Suara.com - Pemerintah diminta untuk mengawasi harga transaksi pasar (HTP) rokok. Hal ini agar bisa menghambat akses anak-anak terhadap produk rokok.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan, harga rokok termurah seharusnya tidak mampu dibeli anak-anak.
Apalagi saat ini, maraknya rokok murah terjadi akibat banyaknya variasi harga rokok di pasaran, dengan jarak harga yang lebar antara harga rokok termurah dengan rokok termahal.
Hal ini merupakan implikasi dari struktur cukai bertingkat yang memicu perusahaan untuk menyiasatinya agar beban cukainya lebih rendah. Sehingga perusahaan dapat menjaga harga jual rokoknya lebih murah dan lebih banyak dibeli konsumen yang pendapatannya turun akibat pandemi.
Oleh karenanya, ia mengatakan selisih harga dan tarif cukai perlu didekatkan untuk mengatasi masalah rokok murah.
"Penyederhanaan struktur tarif cukai harus dibarengi dengan pengurangan selisih harga rokok agar konsumen tidak beralih dari rokok mahal ke rokok murah," ujar Abdillah kepada wartawan, Senin (21/3/2022).
Di kesempatan terpisah, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta Mukhaer Pakkanna mengatakan pengawasan harga jual rokok perlu dilakukan secara reguler oleh Ditjen Bea dan Cukai agar fungsi cukai sebagai pengendali konsumsi hasil tembakau bisa tercapai.
"Rokok dengan harga pasar lebih murah dari harga jual eceran (HJE) mayoritas adalah rokok yang diproduksi perusahaan besar yaitu rokok mesin. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan memantik perang harga rokok murah antar pabrikan sehingga fungsi cukai sebagai pengendali konsumsi rokok sulit diterapkan," imbuhnya.
Apalagi, kata dia, mereka yang menjadi sasaran rokok murah adalah kaum lemah, yakni orang miskin dan anak-anak muda. Masyarakat yang sudah kecanduan rokok akan mencari produk dengan harga lebih murah dengan mengorbankan kebutuhan akan gizi dan lain-lain.
Baca Juga: Naiknya Tarif Cukai CHT Saat Ini Picu Peredaran Rokok Murah
Itulah sebabnya, Mukhaer mendorong pemerintah melakukan pengawasan HTP secara efektif yang didukung oleh regulasi yang tegas.
"Penindakan jangan menunggu kejadian pelanggaran. Berapapun jumlah pelanggaran yang terjadi hendaknya segera dilaporkan dan diberikan teguran dan sanksi," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Naiknya Tarif Cukai CHT Saat Ini Picu Peredaran Rokok Murah
-
Pajak dan Cukai Rokok Capai 173 Triliun, Pengamat: Bisa Dijadikan Sumber Pembiayaan Kesehatan Kanker
-
Miris, Baru 40 Persen Buruh Pabrik Rokok di DIY Terima Dana Bagi Hasil Cukai Rokok
-
YLKI Imbau Pemerintah Larang Rokok Dijual Ketengan
-
Bahas Alasan Tarif Cukai Rokok Naik, Menteri Sri Mulyani: Itu Pilihan Sulit
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Saham MGLV Naik 4.271 Persen, Kini Resmi Dikuasai Raksasa Data Center
-
Profil PT Hillcon Tbk (HILL), Harga Sahamnya Anjlok Parah Usai Gugatan PKPU
-
Harga Emas dan Perak Menguat, Sinyal Penguatan Jangka Panjang?
-
Saham BUMI Diborong Lagi, Target Harganya Bisa Tembus Level Rp500?
-
Eks Bos GOTO Resmi Masuk Jajaran MGLV, Bakal Masuk Sektor Teknologi?
-
Bocoran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Dari Internal?
-
Riza Chalid Punya Anak Berapa? Putranya Kini Terancam Bui 18 Tahun
-
Emiten WTON Masuk Daftar 13% Perusahaan Top Konstruksi Dunia
-
BI Siapkan Rp 185,6 Triliun, Begini Cara Tukar Uang Lebaran
-
Aturan WFA Libur Nyepi dan Idul Fitri 1447 H, Perusahaan Diminta Ikuti Regulasi