Suara.com - PT PP Presisi Tbk (PPRE) mencatat raihan kontrak baru hingga Maret 2022 sebesar Rp 1 triliun. Raihan kontrak baru itu naik 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 813,2 miliar.
Direktur Utama PT PP Presisi Rully Noviandar mengatakan, peningkatan signifikan perolehan kontrak baru tersebut diperoleh dari penambahan kontrak baru pada bulan Maret 2022 sebesar Rp 444,1 miliar.
Penambahan kontrak baru Maret 2022, antara lain didapatkan dari penambahan kontrak baru secara berkesinambungan pada mining development Proyek Weda Bay Rp 222,5 miliar.
Selanjutnya, Revitalisasi Bandara Halim Rp 46,7 miliar; KA Sumut Binjai Rp 85,8 miliar; dan, entitas anak PT LMA pada proyek Basic Engineering Design Road Hauling Rp 72,6 miliar.
"Perseroan akan terus berupaya dalam perolehan kontrak baru bahkan melebihinya dengan berfokus pada sektor pertambangan nikel dan proyek strategis nasional secara terintegrasi" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Rully melanjutkan, berdasarkan lini bisnis kontrak baru hingga Maret 2022 diperoleh dari lini bisnis civil work Rp 392,4 miliar (38,4%), mining services Rp 538,2 miliar (52,67%), structure work Rp 70,7 miliar (6,92%), production plant dan rental heavy equipment Rp 20,6 miliar (2,01%).
Sampai dengan Maret 2022, kontrak baru dari external mendominasi perolehan kontrak baru dengan kontribusi sebesar 95% berasal dari non PP group dan 4% dari group.
"Dengan competitiveness tersebut, Perseroan optimis mampu mencapai target 2022 dengan menjadikan jasa pertambangan sebagai kontributor utama kinerja Perseroan serta sebagai recurring income yang turut menunjang cashflow," imbuhnya
Sementara, Direktur Operasi PT PP Presisi, Darwis Hamzah menambahkan, selain berfokus pada perolehan kontrak baru, perseroan juga berfokus pada progress kinerja baik di pekerjaan sipil maupun jasa pertambangan.
Baca Juga: Bangun Industri Nikel di Halmahera, PP Presisi Klaim 34 Persen Pekerja Dari Warga Lokal
"Ini tercermin dalam perolehan kontrak baru secara berkesinambungan pada mining development Proyek Weda Bay," pungkas Darwis.
Berita Terkait
-
Bangun Industri Nikel di Halmahera, PP Presisi Klaim 34 Persen Pekerja Dari Warga Lokal
-
PP Presisi Ungkap Kronologi Pekerja Tertimpa Longsoran Tanah Proyek Tol Cijago
-
PP Presisi Telah Selesaikan Pengaspalan Ulang Lintasan Sirkuit Mandalika
-
Naik 26,7 Persen, PP Presisi Raup Laba Bersih Rp 146,8 Miliar pada 2021
-
PT PP Presisi Raih Kontrak Baru Rp 101 Miliar Garap Peningkatan Jalan di Mojokerto
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok