Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap, empat isu prioritas mendapat dukungan dari para anggota Presidensi G20 Indonesia. Pasalnya, empat isu ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, isu pertama yang akan dibahas adalah soal pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan layak untuk penyandang disabilitas yang fokus pada situasi faktual di ekonomi G20 dan negara-negara lain dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja.
"Diharapkan negara-negara anggota G20 memperoleh best practice sehingga dapat merumuskan rencana aksi yang konkrit dan terukur," katanya ketika melakukan pertemuan bilateral membahas Employment Working Group (EWG) II G20 dengan Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris secara virtual, Selasa (12/4/2022).
Kedua, ucap Anwar Sanusi, pengembangan kapasitas manusia untuk peningkatan produktivitas melalui peran pusat pelatihan kejuruan berbasis komunitas yang memegang peranan penting di negara-negara G20 dengan mempertimbangkan aspek modal sosial, permintaan keterampilan, dan pasar kerja khususnya di pedesaan.
"Elemen desentralisasi dalam pelatihan kejuruan berbasis masyarakat membuka peluang pengembangan keterampilan yang didorong permintaan menggunakan pendekatan bottom-up dari masyarakat kepada penyedia pelatihan dengan potensi untuk mengaktifkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung," katanya.
Anwar Sanusi menyebut, isu yang ketiga, adanya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja yang fokus pada pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan perusahaan, dan meningkatkan produktivitas.
Adapun isu keempat, dengan menyesuaikan perlindungan tenaga kerja dengan memberikan perlindungan yang efektif dan meningkatkan ketahanan bagi semua pekerja.
"Delegasi EWG G20 akan membahas, mengidentifikasi, dan mengumpulkan tanggapan kebijakan yang diwujudkan ke dalam prinsip G20 untuk perlindungan tenaga kerja adaptif," pungkas Anwar Sanusi.
Baca Juga: Sekjen Kemnaker: Polteknaker Bisa Jadi Solusi Permasalahan Ketenagkerjaan
Berita Terkait
-
Menaker Ida Ungkap Beberapa Langkah Strategis untuk Pemberdayaan Perempuan di Dunia Kerja
-
Soal THR Keagamaan 2022, Kemnaker Ingatkan 2 Hal Ini pada Pengusaha dan Pemberi Kerja
-
Tingkatkan Pelayanan, Kemnaker Siapkan Sistem Aplikasi e-PK
-
Catat, Menaker Ida Fauziyah Minta Perusahaan Beri THR Karyawan Lebih dari 1 Bulan Gaji
-
Untuk Mendukung Ekosistem Ketenagakerjaan, Kemnaker Dorong BPVP Banda Aceh Optimalkan Kios SIAPkerja
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih