Suara.com - Presiden Joko Widodo berharap, negara anggota G7 tidak melakukan sanksi terhadap Rusia terutama dalam pasokan pangan dan pupuk dari negara itu.
Bukan tanpa alasan, mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, saat ini rantai pasokan pangan dunia tengah terancam hingga perang yang dikhawatirkan memperburuk krisis pangan.
Di hadapan negara anggota G7, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa per komunikasi intensif ke berbagai pihak demi mengantisipasi krisis.
"Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional," kata Jokowi, melalui keterangan resminya, seperti dikutip Selasa (28/6/2022).
"Komunikasi Intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan, dan lainnya," ujarnya lagi.
Presiden Jokowi menyebut, dampak perang Ukraina Rusia terhadap rantai pasok pangan dan produktivitas pangan melalui pupuk sangat terasa.
Jika masalah ini gagal ditangani, bukan tidak mungkin krisis atau kelangkaan pangan yang menyangkut dua miliar manusia, terutama di negara berkembang dapat terjadi.
Saat mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara seperti India, Prancis, Kanada, Jerman, Inggris, Jepang dan Uni Eropa serta pejabat IMF, Presiden Jokowi juga terus mengupayakan lobi pangan dunia.
Selain menghadiri KTT G7 sebagai partner countries, Presiden juga melakukan sekitar sembilan pimpinan Negara .
"323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini," kata Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Bicara Soal Rusia-Ukraina dengan Presiden Prancis, Jokowi: Kalau Perang Berlanjut, Krisis Pangan Bakal Makin Memburuk
-
Presiden Jokowi Singgung Perang dan Krisis Kelaparan Saat Hadiri KTT G7 di Jerman
-
Jokowi Ungkap Butuh Investasi USD 30 Miliar Untuk Transisi Energi di KTT G7
-
Jokowi Minta Dukungan Negara-negara G7 untuk Fasilitasi Ekspor Gandum dari Ukraina
-
Rakyat Negara Berkembang Terancam Kelaparan, Jokowi Ajak Negara-negara G7 dan G20 Bersama-sama Atasi Krisis
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
Terkini
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Neraca Dagang Surplus Terus Selama 64 Bulan, Bank Indonesia : Ekonomi Indonesia Makin Kuat
-
Pergerakan IHSG Hari Ini: Pasar Diuji, Faktor-faktor Ini Mungkin Jadi Penentu
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Subholding Gas Pertamina Integrasikan Energi Bersih dengan Pembangunan Desa Berkelanjutan
-
Hendi Prio Santoso dan Kontroversinya, Pernah Tunjuk Diri Sendiri Jadi Wakil Komisaris
-
Menko Muhaimin Tegaskan Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, Dengar Aspirasi Pekerja Kreatif di NTT
-
Cek NI PPPK di Mola BKN Terkendala Error? Ini Solusinya
-
Isi Revisi RUU P2SK Baru: Pejabat BI Tidak Bisa Diberhentikan, Kecuali Gara-gara Ini
-
IHSG Berbalik Menguat, Cek Daftar Saham yang Cuan Pagi Ini