Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan dampak perang yang bisa berakibat ratusan juta rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan.
Hal ini ia sampaikan pada sesi kedua KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin (27/6/2022) waktu setempat, di mana Presiden Jokowi memfokuskan isu pangan pada pernyataannya.
"Presiden antara lain menyampaikan bahwa rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diberikan secara virtual melalui akun YouTube, Selasa (28/6/2022).
Ia menuturkan, Presiden Jokowi dalam pernyataannya mencatat ada 323 juta orang pada 2022 menghadapi kerawanan pangan akut, merujuk pada data dari UN World Food Programme.
Pangan merupakan permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar, kata Presiden Jokowi. Perempuan dan keluarga miskin menjadi pihak yang paling terkena dampaknya akibat kekurangan pangan.
Sehingga, Presiden Jokowi berharap, negara-negara G7 dan G20 dapat berupaya bersama dalam mengatasi krisis pangan.
"Di akhir sambutannya di sesi kedua, Presiden menegaskan bahwa (negara) G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini mulai sekarang," kata Menlu Retno.
Tidak hanya menghadiri KTT G7 sebagai partner countries, Presiden Jokowi juga melakukan sekitar sembilan pertemuan bilateral dengan pimpinan negara diantaranya India, Prancis, Kanada, Jerman, Inggris, Jepang, Uni Eropa, serta pejabat IMF.
Isu terkait rantai pasok pangan dunia pun tidak luput dibahas oleh Presiden Jokowi di hampir semua pertemuan bilateral itu.
Baca Juga: G7 Berjanji Dukung Ukraina
Menurut Kepala Negara, dunia tidak memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang disebabkan dari kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan serta pupuk.
Dalam sejumlah pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi sangat jelas membawa suara negara-negara berkembang, sebagai yang paling terdampak krisis pangan dari perang di Ukraina.
"Jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang paling merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk negara berkembang," kata Presiden Jokowi seperti dikutip Menlu Retno Marsudi.
Berita Terkait
-
Jokowi Ungkap Butuh Investasi USD 30 Miliar Untuk Transisi Energi di KTT G7
-
Jokowi Minta Dukungan Negara-negara G7 untuk Fasilitasi Ekspor Gandum dari Ukraina
-
Rakyat Negara Berkembang Terancam Kelaparan, Jokowi Ajak Negara-negara G7 dan G20 Bersama-sama Atasi Krisis
-
Duh, PM Inggris Tinju Lengan Jokowi Saat Bertemu di Jerman! Ada Apa Nih?
-
G7 Berjanji Dukung Ukraina
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif