Suara.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar rapat pimpinan Nasional di Semarang 27-28 Juni 2022. Satu diantara hasil Rapimnas, APTI menyatakan mendukung pemimpin pro petani tembakau untuk memimpin Indonesia pada 2024 mendatang.
Ketua Umum APTI Agus Parmuji menyatakan, kesepakatan itu diambil karena peran pemimpin sangat besar dalam penentuan nasib enam juta petani tembakau di 15 provinsi.
"Hanya pemimpin yang mengerti permasalahan tembakau yang dapat melindungi dan memperjuangkan petani dalam regulasi dan kebijakannya," katanya.
Agus memberi contoh bagaimana sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sepak terjangnya sangat dirasakan petani tembakau Jateng.
"Kami di Jawa Tengah, sudah merasakan betul efek dari kepemimpinan yang ngayomi petani tembakau. Pak Ganjar, sejak pertama kali menjabat gubernur, selalu mau turun saat wiwit tandur hingga nanti panen," ungkapnya.
Selain sebagai bentuk perhatian, hal itu merupakan dukungan dan suntikan semangat kepada para petani di sentra-sentra penghasil tembakau di Jateng. Lain dari hal itu, Ganjar menurut Agus juga konsen agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) benar-benar dirasa manfaatnya oleh petani tembakau.
"Maka dari itu, sejak awal menjabat, kami nobatkan beliau sebagai Senopati Tembakau Jawa Tengah, sampai saat ini," ungkapnya.
Kebijakan itu menurut Agus banyak menguntungkan petani tembakau Jateng. DBHCHT yang dikembalikan ke petani, digunakan lagi untuk dapat meningkatkan kualitas panenan. Bentuknya seperti sarana prasarana dasar di antaranya pupuk, alat rajang dan kendaraan roda tiga. Hal itu akan mengatrol harga daun tembakau.
Apa yang dirasakan petani tembakau di Jateng, rupanya membikin iri petani-petani tembakau lain di luar Jawa Tengah. Menurutnya, hal inilah yang mengemuka di Rapimnas APTI 2022, dan diikrarkan oleh pengurus dari 15 provinsi penghasil tembakau.
Baca Juga: Akademisi: Industri Hasil Tembakau RI Butuh Kebijakan Regulasi Terintegrasi
Oleh karena itu, APTI mendorong pemimpin seperti Ganjar lah yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia.
"Watak satriya ketika sudah berkomitmen dan kepeduliannya, ketika bisa didorong ke istana, nantinya kami yakin terkait kebijakan (tembakau) masih akan meminta masukan (dari petani) serta akan lebih luas efeknya dan mengayomi," pungkas Agus.
Selain soal kepemimpinan Nasional, Rapimnas APTI juga menelurkan lima rekomendasi.
Lima rekomendasi itu, pertama mendorong pemerintah RI mempercepat pengaturan impor tembakau. Kedua, meminta pemerintah RI menerbitkan perlindungan tata niaga nasional. Ketiga mendorong peningkatan kualitas bahan baku, melalui pengembalian DBHCHT minimal 50 persen ke daerah. Keempat, petani tembakau menolak revisi PP 109/2012. Kelima, menolak kenaikan cukai tembakau.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri