Suara.com - Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menepis, anggapan jika Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menggunakan program pemerintah untuk mempromosikan. Pasalnya, kegiatan yang dihadiri Zulhas merupakan acara PAN, bukan acara Kemendag.
"Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Acara diadakan pada akhir pekan, bukan pada hari kerja. Mendag memang terbiasa bekerja di luar jam kerja. Namun, jika dia sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN, mosok tidak boleh?” ungkap ekonom INDEF ini.
Dradjad menambahkan, kegiatan yang dihadiri Zulhas merupakan rangkaian giat PANsar Murah yang dibiayai pengurus dan kader PAN sendiri. Kegiatan berbagi dengan rakyat sering dilakukan oleh para kader PAN.
Kegiatan berbagi tersebut salah satunya dilakukan Eko Patrio anggota DPR dari PAN yang mengadakan PANsar Murah di 6 tempat di DKI Jakarta april lalu.
"Sembako dengan harga Rp 150 ribu dijual hanya Rp 30 ribu. Subsidinya Rp 120 ribu," tutur dia.
Ia memastikan, apa yang diucapkan Zulkifli Hasan adalah sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Ketum parpol, kata dia, tentu boleh meminta dukungan rakyat.
"Jika dikomentari terkait pelanggaran pemilu, masa kampanye kan belum dimulai? Apakah politisi tidak boleh silaturahmi dengan konstituen?” tanya politikus senior PAN ini.
Dradjad menegaskan, ucapan jika Futri terpilih, acara seperti ini bisa dua bulan sekali, itu justru wujud komitmen kepada konstituen. Jauh-jauh hari Ketum PAN sudah mewajibkan Futri berbagi dengan rakyat.
"Apakah politisi tidak boleh berbagi? Secara realitas politik, silakan yang komen itu menjadi politisi dan membuat acara. Banyak yang hadirkah jika dia tidak mau atau tidak mampu berbagi dengan rakyat?” ungkap Dradjad.
Baca Juga: Pengamat Sebut Zulhas Manfaatkan Jabatan Sebagai Mendag untuk Kepentingan Politik Praktis
Dengan demikian, ia berharap, masyarakat tidak termakan isu pelintiran, Mendag Zulhas menggunakan program pemerintah agar rakyat memilih putrinya.
"Mendag memakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya”. Isu ini dimunculkan karena pemain impor pangan dan oknum backing-nya mulai gerah," pungkas Dradjad.
Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementrian BUMN Muhammad Said Didu menilai sikap Presiden Jokowi yang menegur Mendag Zulhas tidak adil.
Pasalnya, menurut dia, selain Zulhas banyak juga menteri yang melakukan kampanye untuk diri sendiri dan keluarganya. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya hari ini.
"Adalah tidak adil jika Bpk Presiden @jokowi hanya menegur pak Mendag @ZUL_Hasan karena banyak Menteri dan pejabat lain yang lakukan kampanye untuk diri dan keluarganya,” pungkas Said Didu.
Diketahui, hal serupa juga sempat dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada bulan Maret 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Dasco Puji BI yang Bikin Kuat Rupiah: RI Kini Tak Bergantung Dolar AS
-
AS-Iran Resmi Berdamai? Draf Kesepakatan Rahasia Dua Negara Bocor!
-
PM Malaysia Kenang Bung Hatta: Negara Tidak Boleh Ditopang Segelintir Elit
-
Dugaan Dikerahkan Kawal Demo, Apakah Komcad Dapat Gaji dan Tunjangan?
-
Pemerintah Janji Stok Pupuk Nasional Aman, Zulhas: Kopdes Jadi Penyalur
-
DPR Apresiasi Langkah Baru Bank Indonesia Perkuat Nilai Rupiah
-
Foto e-KTP Jelek Bisa Diganti? Ini Aturan dan Syarat Resminya
-
Dasco Dukung Gebrakan 'Dedolarisasi' BI: Transaksi Triliunan ke China Cukup Pakai QRIS
-
Tiket Pesawat Mahal! Pengamat Bongkar Anomali Pajak 'Tersembunyi'
-
Harga Bawang dan Beras Kompak Naik, Minyak Goreng Ikut Makin Mahal