Suara.com - Penyaluran BBM subsidi yang diatur guna tepat sasaran jadi jalan keluar utama untuk mengantisipasi habisnya kuota, sehingga dapat menghindari terjadinya kelangkaan.
“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal implementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” kata Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Selasa (2/8/2022) lalu.
Ia menjelaskan, percepatan penerapan aplikasi bagi masyarakat dapat mengatasi hal ini, karena aplikasi dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen.
"Tidak seperti kuota yang cenderung masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar," ungkap Josua, dikutip via Antara.
Sementara, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memprediksi habisnya kuota BBM bersubsidi, terutama Pertalite wajar lantaran komsumsi yang terus meningkat efek hilangnya Premium.
Merujuk pada kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah kisaran 28-30 juta kiloliter (kl), dengan asumsi sebelum ada program penghapusan Premium, konsumsi Pertalite sudah 22 juta kl. Sementara konsumsi Premium status terakhir sekitar 6-8 juta kl.
"Jadi wajar kalau 23 juta kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran," kata Komaidi.
Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjutnya, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak, terutama parlemen.
"Kalau tidak mau ada pengaturan, sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah, saya kira kondisinya tidak mudah," ujarnya.
Baca Juga: Kronologi Truk Pertamina Tabrak Pemotor di Candisari Semarang, Diduga Rem Blong
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Pertamina selama ini dengan aplikasi MyPertamina secara paralel adalah upaya maksimal perusahaan agar kuota 23 juta kl tidak terlampaui.
"Tentu itu sulit untuk dilakukan karena kuota normalnya perlu kisaran 28-30 juta KL per tahun. Makanya bolanya ada pada pemerintah," kata dia.
Komaidi menilai rencana membatasi pembeli Pertalite maupun Solar melalui revisi Perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.
Berita Terkait
-
Ini Harga Pertamax Turbo dan Dex Series Terbaru, Tetap Paling Kompetitif di Kelasnya
-
Kecelakaan Truk Tangki BBM Pertamina Kembali Terjadi, Satu Orang Tewas
-
Kecelakaan Truk Pertamina di Tanjakan Tanah Putih Semarang Tewaskan Satu Orang
-
Dan Terjadi Lagi, Kecelakaan Truk Pertamina Rem Blong di Semarang, Hantam Kendaraan 1 Meninggal 2 Luka Berat
-
Kronologi Truk Pertamina Tabrak Pemotor di Candisari Semarang, Diduga Rem Blong
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?
-
Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng
-
Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban
-
Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai
-
Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia
-
Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?
-
Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah
-
Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank
-
Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak