Suara.com - Petani perlu solusi baru dalam menggunakan pupuk setelah subsidi pupuk di beberapa jenisnya dicabut, kata Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi.
"Terutama petani tembakau dalam penggunaan pupuk ZA yang subsidinya juga dicabut, maka perlu alternatif karena dengan pencabutan subsidi itu biaya produksi petani akan semakin membengkak," kata dia, Sabtu (13/8/2022) lalu.
Hal ini ia sampaikan usai hadir dalam pembukaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) operasional BMKG Komoditas Tembakau di Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.
Menurut dia, masalah subsidi pupuk ZA akan sangat memberatkan petani tembakau hingga membuat biaya produksi semakin tinggi.
"Menurut Kepala Desa Wonosari, masih ada petani-petani yang utang banyak. Oleh karena itu, saya punya ide yang didukung oleh Kepala BMKG dan Sekda Temanggung agar diselenggarakan focus group discussion (FGD) dulu, dengan mengundang para pakar di bidangnya di Fakultas Teknik Kimia dan Fakultas Teknologi Pertanian supaya memberikan 'outline' dalam FGD dan saya bisa menghubungi kementerian mana yang dapat membantu," katanya.
"Semoga dari awal FGD itu ada titik-titik pembicaraan yang bisa membuat operasional 'cost' pertanian tembakau itu lebih murah," sambung dia.
Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Agus Parmuji menyambut baik rencana FGD yang membahas solusi setelah pencabutan subsidi pupuk nanti.
"Kami setuju keterlibatan lembaga pendidikan untuk bisa mencampur pupuk atau lainnya sehingga harga tetap murah meskipun tidak ada subsidi bagi pupuk tanaman tembakau," katanya.
Ia mendukung penuh bantuan dari kementerian, kemudian lembaga pendidikan khususnya teknik kimia dan teknologi pertanian untuk ikut berembuk tentang kebutuhan petani tembakau ini.
Baca Juga: Marhaenisme: Pengembangan Ideologi Marxisme yang Dicetuskan oleh Soekarno
"Memang berat bagi petani dengan pencabutan subsidi tersebut, karena setiap hektare lahan tembakau membutuhkan sekitar dua hingga tiga kuintal pupuk ZA," katanya.
Berita Terkait
-
Video: Inspirasi, Warga Purwakarta Ini Sukses Jadi Petani Hidroponik
-
Program RJIT Kementan Berhasil Jaga Ketahanan Pangan di Subang
-
Dugaan Penyelewengan Pupuk Subsidi, Nama Orang Mati Dicatut Sebagai Penebus ke Kios-kios di Bondowoso
-
Petani Tembakau Ingin Sri Mulyani Pikir-pikir Lagi Rencana Naikkan Tarif Cukai Rokok
-
Marhaenisme: Pengembangan Ideologi Marxisme yang Dicetuskan oleh Soekarno
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri