Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) berkolaborasi dengan Medco Group, Bahana Grup, dan Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren) mendukung ekosistem bisnis Pondok Pesantren melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Jawa Barat.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pengembangan ekosistem bisnis Kopontren Al-Ittifaq yang berbasis sektor pertanian, mulai dari produk hortikultura hingga sayur mayur merupakan ide gagasan bersama para tokoh yang sangat memperhatikan ekonomi masyarakat melalui pondok pesantren.
Mereka antara lain, Almarhum Arifin Panigoro dari Medco Group, Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, yang saat masih menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenen (KSP), dan juga Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kolaborasi yang baik ini terus dikembangkan oleh Pak Menteri Teten Masduki melalui LPDB-KUMKM, dan ini adalah ide bersama dengan Alm. Arifin Panigoro, dengan maksud ingin mengangkat ekonomi para santri melalui pesantren," ujar Supomo di Jakarta.
Supomo menambahkan, perkuatan ekosistem bisnis melalui Kopontren Al-Ittifaq dengan LPDB-KUMKM semakin ditingkatkan dengan penandatangan nota kesepahaman antara PUM Netherlands Senior Experts, yang merupakan salah satu lembaga non pemerintah dari Belanda, yang fokus pada pengembangan UMKM dan kewirausahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Bahkan kemarin, Pak MenKopUKM Teten Masduki beriniasi agar Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerja sama pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia melalui pemerintah Belanda dan PUM, agar lebih serius lagi untuk menduplikasi model bisnis ini ke pesantren pesantren-pesantren lain," tambah Supomo.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Medco Energi Internasional, Yani Panigoro mengungkapkan, Medco Group telah lama mendampingi Kopontren Al-Ittifaq melalui PT Sarana Jabar Ventura yang dibina langsung oleh Alm. Arifin Panigoro.
"Kami memang dari awal dengan Pesantren Al-ittifaq melalui Sarana Jabar Ventura, yang dibina langsung oleh Alm. Bapak Arifin Panigoro. Setelah Kopontren Al-Ittifaq menghasilkan banyak komoditi sayur dan buah, kemudian selanjutnya dibina oleh LPDB-KUMKM agar semakin berkembang," ujar Yani.
Duplikasi Model Bisnis Kopontren Al-Ittifaq
Baca Juga: LPDB-KUMKM dan Cubic Startup Incubator Permudah UMKM Meraih Investor
Supomo menambahkan, dengan keberhasilan menjalankan model bisnis melalui Kopontren dengan kolaborasi berbagai pihak, maka kini LPDB-KUMKM tengah mendorong adanya duplikasi ekosistem bisnis ini dengan pesantren-pesantren lainnya di Indonesia.
Kopontren Al-Ittifaq sendiri berdiri sejak 1977 merupakan contoh koperasi di sektor riil, yaitu sektor agrobisnis dengan komoditas utama sayur-sayuran. Kopontren ini tidak hanya menjadi aggregator produk pertanian, tetapi juga menjadi off-taker dan perluasan akses pasar produk pertanian.
Kopontren Al-Ittifaq sendiri merupakan mitra LPDB-KUMKM dan menerima pembiayaan dari dana bergulir sebesar Rp6,3 miliar pada 2020. Saat ini, Kopontren Al-Ittifaq telah mendapatkan persetujuan penambahan fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM sebesar Rp12 miliar.
"Ini akan kami diduplikasi, karena permintaan market terhadap produk hotrikultura terus meningkat, seperti di Kopontren Al-Ittifaq ini baru mampu memenuhi 40 persen kebutuhan pasar akan produk hortikultura melalui modern market Superindo," kata Supomo.
Menurutnya ke depan, pengembangan dan duplikasi model bisnis ini tidak bisa dilakukan oleh Kopontren Al-Ittifaq sendiri, tetapi perlu kolaborasi dengan semua pihak mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM sebagai dukungan pembiayaan, kemudian PUM Netherland Experts sebagai dukungan teknis budidaya dan pasca panen, dan juga Medco Group, hingga Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren).
"Ini tidak mungkin dilakukan oleh Al-Ittifaq sendiri tetapi harus kolaborasi bersama-sama dengan pesantren-pesantren lain, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pesantren, jadi bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga wilayah lain, dan dengan komoditas-komoditas unggul lainnya bukan hanya sayur dan buah," papar Supomo.
Tag
Berita Terkait
-
LPDB-KUMKM dan Cubic Startup Incubator Permudah UMKM Meraih Investor
-
Bangkitkan Perekonomian Bali Pasca Pandemi, LPDB Salurkan Dana untuk 5 Koperasi
-
Supomo: LPDB-KUMKM Jadi Lembaga yang Fokus Dalam Hal Pembiayaan dan Pendampingan Proses Bisnis
-
Dalam Upaya Mencari Mitra Baru, LPDB-KUMKM Sasar Koperasi Sektor Riil di Daerah
-
LPDB - KUMKM Terus Genjot Pengalihan Dana Bergulir di Sumbar
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha