Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengekspor 2.533 kilogram ikan tuna Papua ke pasar Jepang berkat kerja sama KKP dan Pemkab Biak Numfor melalui proses quality assurance kepada PT Indo Numfor.
"Alhamdulillah, kita sama-sama telah menyaksikan ekspor ikan tuna dari Biak ke Jepang," kata Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura Suardi, Jumat (19/8/2022).
Ia menjelaskan, kegiatan ini spesial karena bertepatan dengan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dia mengatakan ekspor tersebut sekaligus menandai potensi perikanan Bumi Cenderawasih yang begitu luar biasa.
Suardi berharap pengiriman ke Negeri Sakura ini menjadi momentum sekaligus stimulus bagi pelaku usaha lain untuk turut melakukan ekspor.
Ia memastikan, jajaran BKIPM Jayapura selalu siap mendampingi serta melakukan asistensi dari sisi quality assurance agar pelaku usaha di Papua, khususnya di wilayah kerja BKIPM Jayapura bisa menembus pasar internasional.
Diantaranya layanan penerbitan sertifikat hazard analysis and critical control point (HACCP) hingga cara karantina ikan yang baik (CKIB). Sertifikat tersebut menjadi jaminan kualitas dan mutu produk perikanan di pasar internasional.
"Semoga ekspor ini menjadi awal sekaligus inspirasi bagi pelaku usaha lain, dan kami tentu selalu siap untuk mendampingi," tegasnya. Ekspor tuna yang dilakukan langsung menjangkau wilayah Narita, Jepang.
"Kami sangat berterimakasih kepada semua pihak yang bersinergi hingga terwujudnya ekspor ini," tutupnya, via Antara.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap pelaku usaha perikanan mampu bersaing dan eksis di pasar global.
Baca Juga: Soal Teriakan Papua Merdeka Lyodra Ginting, Ngabalin Tidak Mau Pusing
Menteri KP mengintruksikan agar jajarannya memfasilitasi para pelaku usaha perikanan baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.
Berita Terkait
-
Lyodra Ginting Riuh di Twitter, Apa Bener Dukung Papua Merdeka?
-
Gelar Ekspor Komoditas Daerah, Bea Cukai Dukung Ekspor Bangkit Lebih Kuat Pasca Pandemi
-
Soal Teriakan Papua Merdeka Lyodra Ginting, Ngabalin Tidak Mau Pusing
-
Klarifikasi soal Video Viral Lyodra Ginting Terkait Papua Merdeka di Istana
-
Benarkah Lyodra Nekat Serukan Papua Merdeka di Acara HUT RI? Simak Faktanya Dulu!
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim