Suara.com - Kenaikan harga BBM jenis avtur berdampak pada harga tiket pesawat naik. Hal ini sangat mempengaruhi moda transprotasi tersebut di sejumlah daerah di Papua termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang.
Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, mengatakan akibat dari kenaikan BBM jenis avtur aktivitas penerbangan warga menurun dan harga barang material di daerah pegunungan tengah Papua meningkat.
"Harga tiket pesawat naik dari sebelumnya Rp800 ribu menjadi Rp1,6 juta untuk sekali penerbangan dari Ibu Kota Pegunungan Bintang Oksibil menuju Jayapura padahal penerbangan tersebut hanya memakan waktu 45 menit," kata dia, di Jayapura, Jumat (28/8/2022).
Ia menuturkan, tingginya harga tiket pesawat berdampak pada naiknya harga angkut barang dari sebelumnya Rp19 ribu per kilogram menjadi Rp23 ribu per kilogram.
"Akibatnya harga material seperti semen melonjak dari Rp1 juta per zak menjadi Rp1,4 juta per zak," ujar dia.
Saat ini, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah pusat melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura ke Pegunungan Bintang yang kini proses pengerjaannya tersisa 173 kilometer.
Pihaknya berharap dengan adanya pembangunan Jalan Trans Papua tersebut dapat menekan tingginya harga barang di wilayah itu.
"Karena hingga kini Kabupaten Pegunungan Bintang belum dapat diakses melalui jalan darat," katanya lagi.
Berdasarkan data PT Angkasa Pura, Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura terjadi penurunan penumpang harian sebesar 15 persen hingga 20 persen.
Baca Juga: Rencana Pengembangan Wisata di Pantai Holtekamp Jayapura
"Sebelum terjadi kenaikan harga tiket jumlah rata-rata penumpang sebanyak 4000 sampai 5000 orang," ujar dia.
Sementara itu Pelaksanan Tugas Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Derek Hegemur mengatakan kenaikan BBM avtur akan memicu kenaikan beberapa produk.
Dia menjelaskan, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa memberikan subsidi harga tiket bagi masyarakat Papua yang sangat membutuhkan transportasi udara.
"Untuk sektor jasa kami akan mengambil langkah-langkah teknis dari instansi terkait," katanya.
Berita Terkait
-
Beli Sembako, Warga Papua Nugini Masuk Indonesia Lewat Jalur Tikus
-
Pengobatan Massal Gratis untuk Korban Banjir di Sorong
-
CEK FAKTA: 7 Orang Paskibra Papua Tewas Kecelakaan Bus, Benarkah?
-
Penghormatan Terakhir, Momen Jenderal Andika dan 3 Peti Jenazah Prajurit yang Gugur di Gome Papua Buat Haru
-
Rencana Pengembangan Wisata di Pantai Holtekamp Jayapura
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
Terkini
-
Pemerintah Kenakan Tarif Impor Baja China Jadi 17,5 Persen
-
Digelar di 9 Kota Besar, BSI Fest Ramadan 2026 Tawarkan Diskon Paket Umrah Hingga Rp4 Juta
-
Hanya Bertahan Sehari, IHSG Balik Memerah Lagi di Level 8.200
-
Tolak Usul IMF, Purbaya Ogah Naikkan Pajak Karyawan
-
Bumi Berseru Fest dari Telkom Jaring 43 Program Terbaik untuk Lingkungan Berkelanjutan
-
Krakatau Steel Bidik Produksi 4,5 Juta Ton Baja di 2026
-
Gubernur BI: Rupiah Undervalue, Tidak Cerminkan Ekonomi Indonesia
-
Industri Kripto Makin Matang, Upbit Perkuat Keamanan dan Kolaborasi dengan Regulator
-
Kurs Rupiah Melemah Terhadap Dolar, Gubernur BI Ungkap Strategi Ekonomi
-
Kemenhub Ungkap Kondisi Pesawat Kargo Pelita Air, Layak Terbang?