Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempresentasikan lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan program tahunan privatisasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kelima BUMN tersebut yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Semen Kupang (Persero).
“Kita tahu bahwa dari sisi privatisasi dari peraturan perundang-undangan adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pasal 24 ayat 5 yaitu Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta ditulis, Selasa (30/8/2022).
Pada BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk, komposisi kepemilikan saat ini yaitu Pemerintah 75,35 persen dan publik 24,65 persen. Jenis saham yang akan dijual yang akan dijual dalam right issue adalah saham portepel.
“Dalam hal ini, Pemerintah memasukkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dengan harapan tentu publik bisa mengenerate dari sisi mereka ikut right issue. Publik pada saat itu masuk dengan Rp0,9 triliun,” ungkapnya.
Sementara itu untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan kepemilikan Pemerintah 51 persen dan publik 49 persen akan dilakukan juga right issue dari saham dalam portepel, dimana PMN Pemerintah sebesar Rp1,98 triliun dan publik diharapkan akan bisa mengenerate additional funding sebesar Rp1,89 triliun.
Untuk PT BTN Tbk, dengan kepemilikan Pemerintah 60 persen dan publik 40 persen, juga dilakukan right issue dengan Pemerintah akan tetap menjaga proporsi kepemilikan.
“PMN yang akan kita masukkan adalah sebesar Rp2,48 triliun, dimana diharapkan publik akan bisa ikut sharing dengan mengambil right issuenya sebesar Rp1,65 triliun,” katanya.
Di sisi lain pada PT Semen Indonesia Tbk, dengan Pemerintah memiliki share 51,01 persen dan publik 48,99 persen apabila dilakukan right issue maka proporsinya akan tetap terjaga. PMN PT Semen Indonesia dalam bentuk inbreng saham dari PT Semen Baturaja Tbk.
Baca Juga: Faizal Assegaf Emosi; "Bajingan Kamu Erick Tohir", Merasa Dibohongi Soal Laporan di Mabes Polri
Terakhir pada PT Semen Kupang (Persero) dengan kepemilikan Pemerintah 61,48 persen, Bank Mandiri 37,39 persen, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,12 persen jenis saham yang akan dijual yaitu saham Pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor yang berminat.
“Perkiraan tentang jumlah saham yang akan dijual adalah 82.213. Pemerintah dalam hal ini diperkirakan akan mendilusi sampai 0 persen, Bank Mandiri akan tetap, dan investor akan bisa mengambil alih dari kepemilikan Pemerintah,” pungkas Sri Mulyani.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat