Suara.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi membuat para pedagang pasar pasrah akan kondisi ini.
Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburohman mengatakan, rencana kenaikan harga BBM ini bakal makin membuat pedagang pasar terpuruk.
"Saat ini, omzet pedagang pasar sekarang menurun karena rata-rata harga bahan pokok sudah naik 30 persen sampai 40 persen, ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM ini tentu makin menyulitkan," kata Mujiburohman saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Mujiburohman mengaku pasrah akan kondisi ini. Ia mengungkapkan, para pedagang pasar tidak punya solusi untuk menghadapi kondisi saat ini.
"Kami tidak punya solusi, solusinya ada di pemerintah yang bisa melakukan intervensi dengan kebijakan-kebijakannya," ucapnya.
Masih menurutnya, rencana kenaikan BBM makin menggerus daya beli masyarakat. Apalagi, daya beli masyarakat saat ini sudah sangat turun. Hal tersebut terlihat dari menurunnya pendapatan pedagang pasar.
"Jadi kalau BBM naik, tarif angkutan naik, angkutan barang naik sementara pendapatan masyarakat engga naik, sehingga pengeluaran masyarakat juga pasti bakal lebih irit. Yang biasanya beli satu kalo jadi setengah kilo, pendapatan pedagang pasti berkurang," keluh Mujiburohman.
Lantaran itu, ia berharap, pemerintah betul-betul mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM karena akan makin menyulitkan kondisi para pedagang pasar.
"BBM itu kan punya multiplier effect. Jadi, kalau BBM naik tentu harga-harga yang lain juga pasti naik, begitu juga dengan harga kebutuhan pokok," katanya.
Sebelumnya, sinyal kenaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi makin terang benderang saja. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh pejabat pemerintah daerah untuk ikut mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM ini kepada masyarakatnya.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini," kata Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid, Selasa (30/8/2022).
Luhut menyebut, persiapan teknis sudah dipelajari dengan baik oleh pemerintah pusat. Termasuk perhitungan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi.
Begitu juga dengan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Dananya ada dan sekarang sedang dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga, bisa kita turunkan, saya kira semua akan jadi lebih baik," katanya.
Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
Terkini
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai
-
Krisis Air Bersih Jadi Rem Pemulihan Ekonomi Pascabanjir Sumatera
-
Purbaya: Tahun Ini IHSG 10.000 Enggak Susah-susah Amat
-
Krakatau Steel Jaminkan Aset Senilai Rp 13,94 Triliun ke Danantara
-
Bahlil: Kewajiban E10 Paling Lambat Berlaku pada 2028
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Nilai Transaksi Kripto 2025 Capai Rp482,23 Triliun, Turun dari 2024
-
Bauran EBT 2025 Naik Jadi 15,75 Persen, Kapasitas Tembus 15.630 MW
-
Diskon Listrik di Wilayah Bencana Sumatera, Bahlil Mulai Hitung Biaya dan Durasinya!