Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi pada akhir pekan lalu diperkirakan akan menambah laju inflasi sebesar 1,8 persen.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
"Itung-itungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik 1,8 persen," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kenaikan inflasi ini merupakan momok yang harus dihadapi hampir seluruh negara di dunia, imbas kenaikan harga sejumlah komoditas global, seperti minyak mentah.
"Ini memang momok semua negara," kata Jokowi.
Meski demikian kata Jokowi, ini adalah langkah yang harus diambil pemerintah untuk membuat beban anggaran subsidi energi di APBN dapat dikurangi dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap anggaran perlindungan sosial.
Maka dari itu, sederet kebijakan program bantuan sosial (bansos) diluncurkan pemerintah bahkan sebelum harga BBM naik.
"Tapi kalau kita diem, saya gak mau diem, kita harus intervensi, intervensi lewat apa? Daearah harus gerak kayak covid kemarin, dengan cara apa 2 persen DAU bisa atasi inflasi dan bansos, belanja tak terduga bisa untuk mengatasi inflasi dengan cara apa? tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," paparnya.
Baca Juga: Cerita Jokowi 'Semedi' Dulu Saat Tolak Lockdown: Kalau Iya, Ekonomi RI Minus 17 Persen
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
laju inflasi Indonesia hingga akhir Agustus 2022, sudah mencapai 4,6 persen year on year (yoy), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,9 persen.
Gelombang Protes Meletus
Buntut dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi memicu gelombang protes dari masyarakat. Aksi unjuk rasa pun dari kalangan mahasiswa dan buruh meletus di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.
Selasa kemarin, gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda dekat kawasan Istana Jakarta menjadi titik lokasi unjuk rasa.
Tuntutan Demo Tolak BBM Naik
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal membeberkan tiga tuntutan dari massa buruh ketika menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Selasa kemarin.
Menurutnya, aksi protes itu ditujukan untuk meminta agar pemerintah sekaligus DPR RI membatalkan aturan mengenai kenaikan harga BBM serta membentuk panitia khusus (pansus).
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," ucap Said.
"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," sambungnya.
Berikut 3 tuntutan yang akan disampaikan oleh Said Iqbal dan kawan-kawan:
- Tolak kenaikan harga BBM.
- Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
- Naikkan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.
Berita Terkait
-
Cerita Jokowi 'Semedi' Dulu Saat Tolak Lockdown: Kalau Iya, Ekonomi RI Minus 17 Persen
-
YLBHI Kecam Aksi Represif Polisi ke Mahasiswa Saat Demo Tolak Harga BBM Naik di Bengkulu
-
Jokowi ke Para Ekonom: Dunia Berubah, Pakai Pikiran yang Abu Nawas
-
Pro Kontra Puan Maharani Nangis Harga BBM Naik di Era SBY: Kini Dicari Pendemo sampai Dibela Partai
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS
-
Pemerintah Akan Atur Status Karyawan PKWT dan Outsourcing di UU Ketenagakerjaan Baru
-
Pemerintah Gandeng AS Kembangkan Ekosistem Semikonduktor, Potensi Investasi Rp 530 Triliun
-
Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dibuka, Dapat Uang Saku hingga JKK-JKM
-
Bank Emas Pegadaian Genap Berusia Satu Tahun, Bertekad Menata Masa Depan Investasi Emas Indonesia
-
YBM PLN Salurkan 45 Ribu Paket Bingkisan, Berbagi Berkah Sepanjang Ramadan 1447 H
-
Kisruh Beasiswa LPDP, Waktunya Evaluasi Sistem?
-
Airlangga Pastikan Tarif Dagang Indonesia dan AS Turun ke 15 Persen, Berlaku 90 Hari
-
ESDM Lobi-lobi AS Agar Sel Paner Surya RI Tak Kena Bea Masuk 104%