Kominfo Dorong Badan Publik Tingkatkan Keterbukaan Informasi

“Yang paling pokok dan menjadi pembicaraan hangat hari ini adalah pengadaan barang dan jasa, pada PerKI 1/2010 yang diatur hanya mencakup pengumuman pengadaan, hari ini yang diatur tidak hanya pemenang lelang, tapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam proses pelelangan barang dan jasa, misalnya ketersediaan kerangka acuan kerja, ketersediaan harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak beserta lampirannya, surat perjalanan dinas itu adalah obyek yang paling banyak disengketakan di seluruh Komisi Informasi," ujarnya

Sedangkan perwakilan PPID DKI Jakarta, Harry Sanjaya berbagi pengalaman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dan praktik pengujian konsekuensi di PPID DKI Jakarta yang sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari.

Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mimika Hilar H. Limbong, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Supiori, Betty E Sauyas, dan PPID Pelaksana di perangkat daerah Provinsi Papua serta  pelaksana PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.