Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi tergantung impor.
"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Guna menyukseskan instruksi tersebut, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
"Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," ungkap Airlangga, dikutip dari Antara pada Senin (19/9/2022).
Masalah harga yang murah jadi alasan petani lokal enggan menanam kedelai. Dampaknya, Indonesia kekurangan pasokan kedelai dalam negeri dan harus impor.
Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.
"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada 'mix', tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelas Airlangga.
Arah kedua presiden yakni mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO).
Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
Baca Juga: Data Pemerintah Diretas Bjorka, Pengamat Minta Presiden Jokowi Ganti Menkominfo
"Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," lanjut Airlangga.
Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
"Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, 'existing' sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," tambah Airlangga, dikutip dari Antara.
Sedangkan terkait komoditas lain yaitu bawang merah, cabai rawit dan cabai merah keriting, Airlangga menyebut Presiden Jokowi meminta agar sentra-sentra produksi di Solok dan Indragiri provinsi Sumatera Barat dan Brebes di Jawa Tengah terus meningkatkan produksinya.
"Bapak Presiden minta produksinya ini terus ditingkatkan dan disediakan 'cold chain' atau 'cold storage' dan itu juga akan ditugaskan kepada BUMN untuk mengerjakan itu, nah tentu harapannya seluruh produksi petani ini seluruhnya bisa diserap," ungkap Airlangga.
Selanjutnya Airlangga juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi agar pemerintah daerah menanggung ongkos transportasi komoditas demi menahan laju inflasi.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Indonesia Mampu Produksi Kedelai dan Berhenti Impor
-
Begini Arahan Presiden Jokowi untuk Dorong Peningkatan Produksi Kedelai Nasional
-
Jamin Ketersedian Kedelai, Cabai dan Bawang, BUMN Diminta Beli Semua Stok
-
Biar Nggak Impor Terus, Jokowi Minta Produksi Kedelai Dalam Negeri Ditingkatkan
-
Data Pemerintah Diretas Bjorka, Pengamat Minta Presiden Jokowi Ganti Menkominfo
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Diganti per 1 Januari, Simak Perbedaan JIBOR dan INDONIA
-
Danantara Bagi-bagi Porsi Saham BRI, BNI, Bank Mandiri ke BP BUMN
-
Rekomendasi Saham-saham Hari Ini, Cek Ada yang Lepas Suspend BEI
-
Harga Emas Berbagai Variasi Berat Naik Lagi, di Pegadaian Meroket Hampir 20 Ribu
-
Izin Usaha Pendirian Unit Syariah PT Manulife Indonesia Dicabut, Ini Alasannya
-
Inflasi Tinggi Mengancam di Awal 2026, Apa Dampaknya?
-
Nama-nama di Balik Bursa Kripto ICEX, Benarkah Ada Haji Isam dan Happy Hapsoro?
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Kelanjutan Proyek PLTN Tinggal Tunggu Perpres dari Prabowo
-
Tak Terbukti Dumping, RI Bisa Kembali Ekspor Baja Rebar ke Australia