Solusi Pemerintah Saat Harga BBM Naik, Masyarakat Diminta Cari Hunian Terintegrasi Transportasi

Suara.com - Awal September ini, pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hitungan pemerintah, kenaikan harga BBM ini akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen dan membuat biaya hidup ikut membengkak.

Hal ini berimbas pada pemilik kendaraan pribadi yang terbiasa menggunakannya untuk bekerja.

"Ketimbang tetap memaksakan diri menggunakan kendaraan pribadi yang bisa memberatkan kantong, ada baiknya menggunakan transportasi publik seperti TransJakarta, LRT, MRT atau KRL," kata Analis Perekonomian Subbidang Perkeretaapian, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet RI Mayke Kristika Antony Putri di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Mayke bilang selain menghemat anggaran karena tidak harus membeli bensin yang harga lumayan tinggi, mengeluarkan biaya tol, parkir, juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Kemacetan yang parah dan polusi udara akibat padatnya kendaraan bermotor menjadi masalah klasik kota-kota besar, seperti di Jakarta," ujarnya.

Mayke menambahkan semakin kompleksnya kemacetan lalu lintas dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat konsumsi BBM secara berlebih memerlukan solusi konkret yang dapat meminimalkan ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

"Salah satu solusinya yaitu merancang pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Konsep TOD mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta terintegrasi dengan transportasi publik ke seluruh kota," kata Mayke.

TOD sendiri merupakan konsep Kawasan Berkelanjutan Merujuk Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Mayke mengatakan konsep kawasan TOD merupakan perancangan kota yang berkelanjutan untuk masyarakat dan dapat menjadi salah satu alternatif perancangan kota untuk pertumbuhan perekonomian daerah karena menggabungkan area hunian dengan komersial.

Baca Juga: Berbagai Upaya Pemprov DKI Hadirkan Hunian Terjangkau bagi Warga

"Perkembangan kota yang berorientasi TOD berpotensi untuk mengurangi biaya transportasi rumah tangga dan mengatasi permasalahan lingkungan," katanya.

Prinsip TOD menempatkan sarana komersial, permukiman, perkantoran, fasum dan fasos dalam jarak tempuh yang dekat. Mayke pun bilang beberapa negara di Amerika Latin, Jepang, Hongkong dan Singapura sudah menerapkan konsep hunian TOD.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menjelaskan, konsep TOD memiliki sejumlah manfaat seperti meningkatnya angka pemakaian transportasi publik sehingga tingkat kemacetan menurun karena jumlah kendaraan tidak lagi melebihi kapasitas jalan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan karena penggunaan bahan bakar dan emisi berkurang.

Sementara di Indonesia, Implementasi konsep TOD ini sudah dilakukan pada tahun 2015, ketika jalur Mass Rapid Transit (MRT) kali pertama dibangun di Jakarta, dan berkembang hingga kini ketika Light Rail Transit (LRT) Jabodebek Tahap I dipersiapkan untuk beroperasi secara komersial tahun depan.

Pemerintah juga bekerjasama dengan stakeholder untuk membuat kawasan TOD degan memaksimalkan pemanfaatan lahan di sekitar stasiun untuk pengembangan properti dengan kepadatan tinggi.

Sementara pengamat Properti, Ali Tranghanda mengatakan, hunian TOD menjadi relevan saat ini karena membuat waktu dan aktivitas masyarakat yang bekerja di kota, menjadi tidak banyak terbuang di jalan karena macet.