Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa di bidang energi, pemimpin harus bisa melihat tujuan jangka pendek untuk melindungi masyarakat, tapi tidak melepaskan perspektif jangka panjang untuk melakukan transisi energi.
“Protect the people in the short term and protect the people in the long term. Dua-duanya adalah untuk kesejahteraan Indonesia,” kata Wamenkeu dalam acara Pijar Foundation's Global Future Fellows (GFF) Program 2022 ditulis, Jumat (30/9/2022).
Dalam jangka pendek, Wamenkeu menjelaskan banyak negara kembali ke bahan bakar fosil, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Jerman juga sudah menghidupkan kembali pembangkit listrik batubaranya untuk menghadapi musim dingin. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia dengan menaikkan subsidi BBM.
“Kita pilih melakukan itu supaya pemulihan masyarakat bisa berlangsung sepanjang mungkin setelah 2,5 tahun lebih kita enggak punya kegiatan ekonomi,” ujar Wamenkeu.
Namun demikian, tidak semuanya harus dibayar oleh APBN. Wamenkeu mengatakan diperlukan burden sharing karena harga pertalite dan solar Indonesia terlalu murah dibandingkan harga internasional. Untuk itu, pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM yang bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Pilihan kebijakannya enggak gampang, tapi enggak boleh nyerah. Meskipun kita naikin subsidi dan kompensasi, meskipun pertalite kita naikkan volumenya yang disubsidi, solar kita naikkan volume yang disubsidi, tapi we are still talking about energy transition,” kata Wamenkeu.
Transisi energi menjadi tujuan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target National Determined Contributions (NDC) dan Net-Zero Emission (NZE).
“Meskipun kita lagi di tengah-tengah Covid, ketika kita mendapatkan kesempatan merevisi Undang-Undang Pajak, kita introduce pajak karbon. Kita introduce karbon itu bisa dinilai, ada harganya, ada nilai ekonominya. Kita meng-introduce bahwa pemerintah Indonesia ketika mengeluarkan obligasi makin lama makin banyak yang hijau,” ujar Wamenkeu.
Baca Juga: Gak Dapet BLT, Emak-Emak di Depok Gruduk Balaikota dan Gedung Dewan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Cara Gabung Shopee Affiliate, Tips untuk Ibu Rumah Tangga Dapat Cuan Tambahan
-
BCA Syariah Gandeng BEI dan Henan Sekuritas Edukasi Investasi Syariah Mahasiswa PNJ
-
Lagi Butuh Dana Darurat? Gini Cara Pinjam Uang di Shopee Pakai SPinjam
-
Dokumen Rencana Kunker Bareng Keluarga ke New York Jadi Sorotan, Menteri PU: Batal, batal!
-
BRI dan Danantara Percepat Transformasi untuk Tingkatkan Efisiensi Pendanaan
-
Purbaya Masih Kaji Permintaan Said Iqbal soal Hapus Pajak JHT
-
Inovasi Water-Based Dipamerkan untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
-
Apresiasi Atas Pelayanan Sepenuh Hati, Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Negeri Sakura
-
PFII Diramalkan Akan Bawa Rp500 Triliun ke Indonesia
-
Kemasan Rokok Polos: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Biaya Regulasi?