Menkeu: Transisi Energi Harus Adil dan Terjangkau

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan.

Hal tersebut dilakukan karena energi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Transisi energi ini perlu dilakukan bersama oleh semua pihak, baik dari pemerintah, bank-bank pembangunan, swasta, hingga lembaga internasional.

“Prinsip utama yang harus dipahami adalah bahwa transisi energi harus adil dan terjangkau,” kata Menkeu dalam High Level Seminar "Catalyzing and Financing the Power Sector Transition" di World Bank Headquarters, Washington DC, Amerika Serikat ditulis, Selasa (18/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjadi panelis bersama dengan tokoh terkemuka lainnya yaitu Assistant Secretary Alexia Latortue-US Treasury, COP President Alok Sharma, Energy & Extractives Global Director, World Bank Demetrios Papathanasiou (Dimitri), dan MD Axel van Trotsenburg.

Dalam paparannya, Dimitri menyampaikan enam pilar untuk mendapatkan pembiayaan iklim konsesional, yaitu pembiayaan persiapan transisi, perlengkapan dan jaringan yang memperkuat pembiayaan, program persiapan pengelolaan permintaan, persiapan proyek energi bersih, mitigasi risiko dan pendanaan peluncuran energi bersih, serta pembiayaan penurunan bahan bakar fosil.

Menanggapi presentasi Dimitri, Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang telah memiliki kesiapan yang baik dari segi perencanaan investasi. Indonesia memiliki proyek yang sedang berjalan terkait Energy Transition Mechanism Country Platform.

Indonesia juga telah memiliki progres Project Pipeline. Terdapat lima proyek yang sudah diidentifikasi dengan besaran emisi CO2 serta biayanya.

“Indonesia memiliki target jangka menengah soal nationally determined contribution yang dibuat lebih agresif. Dan terkait transisi energi, kita sudah mengidentifikasi PLTU batubara yang akan dipensiunkan serta rencana energi terbarukan. Kita sudah menyusun dasar peraturan, dan bahkan sudah sampai ke titik mengelola transaksi pipeline,” jelas Menkeu.

Baca Juga: Menkeu Temui Kolega di AS, Bahas RUU Sektor Keuangan Hingga Multilateral Development Banks