Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Hal tersebut dilakukan karena energi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Transisi energi ini perlu dilakukan bersama oleh semua pihak, baik dari pemerintah, bank-bank pembangunan, swasta, hingga lembaga internasional.
“Prinsip utama yang harus dipahami adalah bahwa transisi energi harus adil dan terjangkau,” kata Menkeu dalam High Level Seminar "Catalyzing and Financing the Power Sector Transition" di World Bank Headquarters, Washington DC, Amerika Serikat ditulis, Selasa (18/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjadi panelis bersama dengan tokoh terkemuka lainnya yaitu Assistant Secretary Alexia Latortue-US Treasury, COP President Alok Sharma, Energy & Extractives Global Director, World Bank Demetrios Papathanasiou (Dimitri), dan MD Axel van Trotsenburg.
Dalam paparannya, Dimitri menyampaikan enam pilar untuk mendapatkan pembiayaan iklim konsesional, yaitu pembiayaan persiapan transisi, perlengkapan dan jaringan yang memperkuat pembiayaan, program persiapan pengelolaan permintaan, persiapan proyek energi bersih, mitigasi risiko dan pendanaan peluncuran energi bersih, serta pembiayaan penurunan bahan bakar fosil.
Menanggapi presentasi Dimitri, Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang telah memiliki kesiapan yang baik dari segi perencanaan investasi. Indonesia memiliki proyek yang sedang berjalan terkait Energy Transition Mechanism Country Platform.
Indonesia juga telah memiliki progres Project Pipeline. Terdapat lima proyek yang sudah diidentifikasi dengan besaran emisi CO2 serta biayanya.
“Indonesia memiliki target jangka menengah soal nationally determined contribution yang dibuat lebih agresif. Dan terkait transisi energi, kita sudah mengidentifikasi PLTU batubara yang akan dipensiunkan serta rencana energi terbarukan. Kita sudah menyusun dasar peraturan, dan bahkan sudah sampai ke titik mengelola transaksi pipeline,” jelas Menkeu.
Baca Juga: Menkeu Temui Kolega di AS, Bahas RUU Sektor Keuangan Hingga Multilateral Development Banks
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
BUMN RI Sulap 60 Ton Sampah Kelapa Jadi Sumber Cuan, Biaya Pakan Ternak Turun 60%
-
IHSG Belum Aman, MNC Sekuritas Prediksi Koreksi Berlanjut Sebelum Menguat
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?