Suara.com - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (BPN) I Gusti Astawa mengaku waspada terhadap resesi global yang bisa memicu krisis pangan dan berdampak pada pasokan pangan.
“Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama,” kata dia dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan pada Senin (24/10/2022).
Saat ini, kata dia, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, pasokan jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari, cabai besar 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.
Namun demikian, kedelai diperkirakan akan cukup untuk 7 hari ke depan sehingga perlu diperhatikan penambahan pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe.
Ia berharap, pemerintah segera menyiapkan cadangan pangan yang cukup agar harga bahan pangan tidak dikuasai oleh spekulan.
“Ada lima jenis cadangan pangan yang perlu dijaga, yakni cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan masyarakat,” ujar dia, dikutip dari Antara.
BPN juga terus berupaya agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat menyerap produksi petani untuk memenuhi cadangan pemerintah. Saat ini Bulog memiliki pasokan sekitar 700 ton beras yang perlu ditambah.
“Saat ini kami sedang membenahi Perpres (Peraturan Presiden) tentang cadangan pangan. Tiga komoditas utama yang cadangannya akan kami tata, yakni beras, jagung, dan kedelai sehingga cadangannya dikuasai Bulog untuk mengendalikan harga,” kata dia.
Selain itu, harapannya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga agar tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Strategi Sejumlah Pengusaha Properti Hadapi Resesi Ekonomi 2023
“Kami juga memobilisasi pasokan pangan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit, menggelar pangan murah,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Hadapi Potensi Krisis Pangan 2023, Ganjar: Optimalkan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Serta Politik Pupuk
-
Dibayangi Resesi Global, John Riady: Sektor Properti Tetap Prospektif
-
Bayang-bayang Resesi Menghantui, Aplikasi Pintu Bagikan Tips Investasi
-
Hadapi Ancaman Resesi, Komisaris Muda Jadug: Saatnya UMKM Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
-
Strategi Sejumlah Pengusaha Properti Hadapi Resesi Ekonomi 2023
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond
-
Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik