Suara.com - Kepala peneliti CIPS Aditya menyebut, upaya peningkatan produksi pertanian melalui perluasan lahan pertanian tidak menjamin peningkatan produktivitas pangan dan dapat berpotensi merusak lingkungan serta memperparah krisis iklim.
“Perluasan lahan tidak efektif dijadikan solusi utama dalam menjawab tantangan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia. Cara ini tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan berpotensi merusak lingkungan,” kata Aditya.
Penelitian terkait juga membuktikan bahwa produktivitas lahan maupun tenaga kerja justru direkomendasikan melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses pada pupuk, penanganan serangan hama/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.
"Pemerintah sebaiknya memperkuat produksi pangan yang ada dengan mendukung riset dan inovasi, mengadopsi teknologi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani agar lebih produktif, termasuk melalui kerja sama dengan pihak swasta," kata Aditya, Senin (24/10/2022).
Opsi lainnya yakni perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.
Ia menambahkan, sektor pertanian, termasuk di Indonesia, menghadapi banyak tantangan dalam menyediakan pangan.
Salah satunya krisis iklim yang menyebabkan berbagai bencana alam, yang dampaknya menyebabkan ketidakpastian dalam musim tanam dan musim panen serta berkurangnya produksi pertanian.
Tantangan pada sektor pertanian antara lain adalah berkurangnya jumlah pekerja, semakin menurunnya kesejahteraan petani, meningkatnya harga pupuk dan masih banyak lagi yang diakibatkan oleh situasi global.
“Jumlah penduduk terus meningkat. Namun jumlah lahan yang tersedia akan tetap sama dan harus berbagi dengan kebutuhan infrastruktur dan industrialisasi. Sehingga, kemampuan produktivitas di lahan pertanian yang ada harus ditingkatkan untuk bisa mengikuti pertumbuhan permintaan pangan,” kata dia, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Lahan Pertanian di Kota Makassar Hilang 600 Hektare Dalam 10 Tahun
Selain itu, produktivitas sektor pertanian di Indonesia masih rendah karena kurangnya riset dan inovasi serta keterbatasan adopsi praktek budidaya yang baik dan penggunaan teknologi pertanian yang masih minim.
Penelitian CIPS menemukan bahwa secara umum, biaya produksi bahan pangan utama di Indonesia lebih tinggi daripada di beberapa negara pengekspor komoditas yang sama, terutama karena mekanisme produksi dan sistem distribusi yang kurang efisien di Indonesia.
Menurut Aditya, tingginya ongkos produksi dapat diatasi melalui investasi pertanian berkelanjutan yang dapat mendorong modernisasi dan transfer teknologi.
“Sistem pangan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tingginya ongkos produksi, belum efisiennya proses produksi dan panjangnya rantai distribusi yang semuanya berdampak pada harga,” pungkas dia.
Pencetakan sawah baru, terlebih di lahan gambut, akan menghabiskan waktu yang lama. Selain belum tentu bisa membantu memenuhi kekurangan stok pangan yang terjadi, karakteristik lahan yang dibuka untuk pertanian juga belum tentu cocok.
Selain itu, program cetak sawah dengan membuka lahan juga berisiko mengancam ekosistem yang ada hingga merusak keseimbangan lingkungan.
Berita Terkait
-
Penelitian: Penggunaan Hasil Riset dan Kerja Sama Swasta Lebih Efektif Tingkatkan Hasil Tani
-
Pengamat Peringatkan Jangan Ada Pihak Cari Untung Pribadi Saat Ancaman Krisis Pangan
-
Bupati Kayong Utara Citra Duani Godok Regulasi Tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, Buat Apa?
-
Diguyur Hujan Semalaman, Ratusan Hektar Lahan Pertanian di Bantul Terendam Banjir
-
Lahan Pertanian di Kota Makassar Hilang 600 Hektare Dalam 10 Tahun
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Bank Dunia: Danantara Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2027
-
RI Ekspor Ribuan Ton Klinker ke Afrika
-
Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan Pertama Tinggi Bukan Karena Lebaran
-
Transaksi E-Commerce Tembus Rp96,7 Triliun, Live Streaming Jadi Sumber Pendapatan Baru Warga RI
-
Hadapi Musim Kemarau Panjang, Menteri PU Mau Penuhi Isi Bendungan
-
BRI Buka Layanan Money Changer, Tukar Riyal Jadi Lebih Praktis untuk Jamaah Haji
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal
-
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Beban Operasional Naik 8% Gegara Harga BBM dan Material
-
Gelar RUPST, BRI Setujui Dividen Tunai Rp52,1 Triliun dan Perkuat Fundamental Kinerja
-
Menteri Dody Santai Anggaran PU Dipotong, Infrastruktur Tetap Jalan