- OJK waspadai efek penangkapan Maduro oleh AS terhadap stabilitas ekonomi global & RI. Dampak langsung ke
- harga minyak & komoditas RI belum terlihat signifikan dalam jangka pendek.
- Ekonomi global 2026 diprediksi melandai; bank sentral mulai pangkas suku bunga acuan.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan serius terkait eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela.
Langkah militer AS yang melakukan penangkapan terhadap mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dinilai dapat memicu ketidakpastian tinggi pada stabilitas ekonomi dan keuangan global, termasuk Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa pihaknya terus mencermati risiko jangka panjang dari peristiwa ini. Menurutnya, ketegangan ini menambah beban risiko geopolitik yang sebelumnya sudah menekan proses pertumbuhan ekonomi dunia.
"Hal ini telah menyebabkan eskalasi terhadap tensi geopolitik. Dalam jangka menengah-panjang harus kita waspadai terus karena menyebabkan ketidakpastian tinggi pada stabilitas ekonomi global," ujar Mahendra dalam konferensi pers RDK Bulanan secara virtual, Jumat (9/1/2026).
Meski tensi memanas, Mahendra menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, dampak langsung terhadap sistem keuangan Indonesia belum terlihat signifikan. Hingga saat ini, fluktuasi produksi dan harga minyak dunia maupun komoditas ekspor utama Indonesia belum menunjukkan guncangan drastis akibat insiden tersebut.
"Sekalipun demikian, kita tentu juga harus mencermati perkembangan risikonya kepada perekonomian dan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah-panjangnya," imbuhnya.
Di tengah kemelut geopolitik, lembaga multilateral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 akan terus melandai di bawah rata-rata prapandemi.
Di Amerika Serikat, perekonomian menunjukkan kinerja yang relatif solid dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III 2025 tumbuh 4,3 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dan di atas konsensus pasar.
Meski demikian, pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda moderasi, sementara inflasi November 2025 tercatat turun menjadi 2,7 persen dan inflasi inti turun ke level 2,6 persen.
Baca Juga: Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru
Sementara itu, di Tiongkok perlambatan ekonomi masih berlanjut dengan konsumsi rumah tangga yang tertahan. Dari sisi penawaran, PMI manufaktur kembali masuk ke zona kontraksi dan tekanan di sektor properti masih terus berlangsung.
OJK menegaskan bahwa penguatan risiko fiskal di sejumlah negara utama serta dinamika politik internasional akan menjadi faktor penentu arah kebijakan sektor jasa keuangan nasional sepanjang tahun ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang