Suara.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah meningkatkan target National Determination Contribution (NDC).
Indonesia meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan dari 41 persen menjadi 43,2 persen pada 2030.
“Kalau dulu bicara Indonesia, mungkin tidak akan percaya target itu bisa ditingkatkan. Itu saya pikir suatu pencapaian, kita sudah berada di track yang benar,” kata Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin di Jakarta.
Selama ini pemerintah terus berkomunikasi dengan pelaku usaha agar pelaku usaha turut mendukung pencapaian target net zero emissions sebelum 2060.
“Dari awal, pemerintah terus mengajak pelaku usaha untuk mentranslasikan SDGs dan NDC, makanya setiap sektor memiliki target penurunan emisi. Kita kemudian mentranslasikan bagaimana untuk mencapai target tersebut,” katanya.
Hanya saja, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih perlu diberikan bantuan untuk dapat turut menurunkan emisi GRK, antara lain melalui Panduan Investasi Lestari yang akan diluncurkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kalau perusahaan besar, apalagi yang mendapat pendanaan internasional, mungkin sudah memiliki alat untuk mengukur sumbangan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Tapi pelaku UMKM, masih menjadi pertanyaan apakah bisa melakukannya,” katanya.
Karena itu Kadin mendukung langkah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan meluncurkan Panduan Investasi Lestari dan Panduan Yurisdiksi Berkelanjutan untuk pelaku usaha terutama UMKM, investor, dan pemerintah daerah.
Kadin pun telah memiliki net zero hub untuk mencapai target agar emisi karbon Indonesia dapat mencapai nol sebelum 2060 melalui transisi energi.
Baca Juga: Tren Pembiayaan Hijau untuk Proyek Berkelanjutan
“Transisi energi yang kami inginkan tidak hanya transisi yang asal, tapi kita ingin transisi energi dapat berlangsung secara adil dan murah sehingga dapat diakses masyarakat,” ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara