Suara.com - Penyerapan beras oleh Perum Bulog sepanjang tahun 2022 tercatat paling rendah dibandingkan dengan pengadaan selama lima tahun terakhir sejak 2018, yaitu 900.802 ton sejak Januari hingga November 2022.
Berdasarkan data penyerapan beras Bulog dari Kementerian Pertanian, penyerapan beras Bulog periode Januari-Desember pada 2018 hingga 2021 berturut-turut yaitu 1.488.584 ton, 1.201.264 ton, 1.256.507 ton, dan 1.216.311 ton.
Data yang sama menyebut, pengadaan beras atau gabah setara beras di dalam negeri paling banyak terjadi di periode Maret hingga September dengan penyerapan bisa mencapai di atas 100 ribu ton.
Pada periode panen raya padi yang biasanya terjadi pada Maret hingga Juni setiap tahunnya, penyerapan Bulog paling banyak terjadi pada tahun 2018 di mana Bulog menyerap beras petani sebanyak 215.103 ton pada Maret, 351.630 ton di April, 272.124 ton bulan Mei, dan 133.044 ton di bulan Juni.
Sedangkan penyerapan terendahnya pada tahun 2022 dengan 48.702 ton pada Maret, 201.222 ton di April, 138.684 ton bulan Mei, dan 146.160 ton di bulan Juni.
BPN mencatat, cadangan beras Bulog per 6 Desember 2022 sebanyak 494,2 ribu ton. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa stok beras Bulog harus ditambah setidaknya hingga 1 juta ton pada akhir 2022.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyebut, sudah tidak bisa mengadakan beras di dalam negeri dengan alasan masa paceklik dan tidak ada stok beras di penggilingan yang mencukupi untuk memenuhi cadangan beras Bulog.
Kementerian Pertanian pada 30 November 2022 menyampaikan kepada Bulog bahwa terdapat stok 600 ribu ton beras di penggilingan 24 provinsi Indonesia yang bisa diserap untuk memenuhi cadangan beras pemerintah.
Namun setelah dilakukan pengecekan secara langsung oleh Bulog bersama dengan Satgas Pangan, TNI-Polri, fakta di lapangan menunjukkan hanya tersedia 166 ribu ton dari data 600 ribu ton yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Indonesia Resmi Impor Beras, Pemerintah Janji Tetap Serap Hasil Panen Petani
Selain itu, para pelaku usaha penggilingan tersebut juga hanya mau menjual berasnya kepada Bulog dengan harga yang tinggi, di mana Badan Pusat Statistik menyebut harga acuan beras di penggilingan di tingkat Rp10.200 per kg, sementara harga yang ditawarkan oleh penggilingan di harga Rp11 ribu per kg.
Pada hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BPS, dan Dirut Perum Bulog pada Rabu (7/12) meminta agar Kementerian Pertanian memastikan produksi padi saat panen raya tahun 2023 untuk kebutuhan pengadaan beras pemerintah.
Sementara itu Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Bulog untuk menyerap beras produksi dalam negeri secara maksimal guna memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Berita Terkait
-
BNI Raih Penghargaan KPB Award 2022
-
Pemerintah Sulit Temukan Negara yang Mau Ekspor Beras ke Indonesia
-
Tak Bisa Dianggap Remeh, Cuan Petani Jambu Kristal Miliaran Rupiah Sekali Panen
-
Stok Tipis Jadi Alasan Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Ada ya Gak Mungkin Impor
-
Indonesia Resmi Impor Beras, Pemerintah Janji Tetap Serap Hasil Panen Petani
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok