Suara.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terancam kembali memunculkan masalah baru usai negosiasi konsesi diperpanjang hingga 80 tahun ke depan.
Hal ini mencuat usai PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diisukan meminta perpanjangan konsesi untuk pengelolaan proyek akibat besarnya beban akibat pembengkakan dana.
KCIC menginvestasikan uang US$ 5,99 miliar dalam proyek ini dengan masa konsesi mencapai 50 tahun.
Dijelaskan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, PT KCIC meminta Kemenhub agar melakukan penyesuaian masa konsesi kereta cepat.
"Butuh penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal di depan anggota Komisi V DPR RI dan petinggi KCIC, pada Kamis (8/12/2022).
Penyebabnya tidak lain karena banyaknya kendala sehingga masa konsesi perlu diperpanjang jadi 80 tahun.
RI dan China Belum Sepakat Soal Duit
Sementara, Dirut PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku hingga kini Indonesia terus berupaya negosiasi dengan China terkait pembengkakan biaya proyek atau cost overrun. Lebih jauh, Dwiyana menyebut adanya perbedaan perhitungan biaya proyek di antara kedua pihak.
Pihak China menghitung costoverrun lebih kecil dari perhitungan Indonesia karena China tidak memasukkan faktor pajak pengadaan lahan, persinyalan GSMR untuk sistem perkeretaapian yang gratis di China.
Baca Juga: Arab Saudi dan China Gelar KTT, Ini Tujuannya!
"Kalau pemerintah Indonesia-kan menyampaikan pajak pengadaan lahan ya harus dibayar, GSMR ya harus dibayar. Kondisinya berbeda dengan China," kata dia.
Ia menargetkan, masalah tersebut bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Bersamaan dengan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,2 triliun.
Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) memperkirakan, cost overrun proyek KCJB berkisar US$ 1,449 miliar atau setara Rp 22,6 triliun.
Berita Terkait
-
Mengulik Lebih Dalam Zhou: Dinasti Terlama Sepanjang Sejarah Peradaban China Kuno
-
Kebijakan 'Nol-Covid' di China Justru Bikin Warganya Kebingungan
-
South China Morning Post: KUHP Indonesia Bisa Menghancurkan Demokrasi
-
Masyarakat China Mendadak Borong Obat-obatan, Wabah COVID-19 Meledak Lagi?
-
Arab Saudi dan China Gelar KTT, Ini Tujuannya!
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- 7 Fakta Pembunuhan Sadis Dina Oktaviani: Pelaku Rekan Kerja, Terancam Hukuman Mati
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Air Minum Bersih untuk Semua: Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Lewat Waralaba Inklusif
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Belajar Kasus Mahar 3 M Kakek Tarman Pacitan, Ini Cara Mengetahui Cek Bank Asli atau Palsu
-
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penguatan Ekosistem Pekerja Kreatif di Konferensi Musik Indonesia 2025
-
Kementerian ESDM Akan Putuskan Sanksi Freeport Setelah Audit Rampung
-
Indonesia Tambah Kepemilikan Saham Freeport, Bayar atau Gratis?
-
Kripto Bisa Sumbang Rp 260 Triliun ke PDB RI, Ini Syaratnya
-
Duta Intidaya (DAYA) Genjot Penjualan Online di Tanggal Kembar
-
4 Fakta Penting Aksi BUMI Akuisisi Tambang Australia Senilai Rp 698 Miliar