Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam empat tahun ke depan sulit tercapai.

Kondisi ekonomi saat ini dinilai belum mampu menopang pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja Indonesia saat ini masih jauh dari kebutuhan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak di level 5 persen, kapasitas pasar tenaga kerja tak mampu melonjak hingga dua kali lipat.

“Saat ini penciptaan lapangan kerja hanya sekitar 2 juta per tahun dengan pertumbuhan 5 persen. Dalam empat tahun hanya 10 juta, padahal targetnya 19 juta,” ujar Shinta kepada wartawan, dikutip Rabu (26/11/2025).

Menurut Shinta, untuk mencapai angka tersebut, ekonomi Indonesia harus tumbuh jauh lebih tinggi.

Namun pertumbuhan tinggi pun tidak cukup jika kualitas investasi masih terkendala efisiensi. Hal ini tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di atas 6.

“Jika ICOR tetap di 6,4, pertumbuhan 8% pun tidak cukup,” ucapnya.

ICOR yang tinggi menunjukkan biaya menciptakan output baru masih sangat besar, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan investasi yang masuk.

Baca Juga: Ekonomi RI Melambat, Apindo Ingatkan Pemerintah Genjot Belanja dan Daya Beli

Shinta menambahkan, kunci utamanya adalah menurunkan ICOR melalui deregulasi dan penciptaan iklim usaha yang lebih efisien.

“Jika ICOR turun ke 4, target itu lebih mungkin tercapai. Karena itu deregulasi dunia usaha menjadi sangat penting untuk menurunkan ICOR,” kata dia.

Apindo menilai langkah-langkah deregulasi dan perbaikan iklim investasi harus menjadi prioritas pemerintah.

Tanpa perubahan signifikan, target penyerapan tenaga kerja diprediksi akan kembali jauh dari proyeksi.

Shinta menyatakan beban untuk menciptakan lapangan kerja tidak bisa hanya ditumpukan kepada sektor swasta tanpa perbaikan struktural dari sisi pemerintah.

Termasuk penyederhanaan regulasi, efisiensi energi, dan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersinggungan dengan produktivitas.