Suara.com - Direktur Eksekutif Center for Research on Ethics Economics and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, warga Indonesia patut bersyukur dengan kerja keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga ekonomi nasional yang terus membaik dan tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi global saat ini.
Pasalnya, kondisi ekonomi global akhir-akhir ini sangat berbahaya akibat dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, serta diperparah dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Saat ini, kata Yoseph Billie, banyak negara sedang menghadapi tantangan hebat, mulai dari inflasi yang tak terkendali, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga potensi terjadinya krisis utang.
“Di sini kita patut untuk bersyukur dan sedikit berbangga, karena di kala ekonomi negara lain sedang dalam tekanan hebat, ekonomi kita justru tumbuh terus dari awal tahun,” Yoseph Billie.
Menurut Yoseph, ada beberapa indikator ekonomi Indonesia yang menunjukkan hal positif, seperti konsumsi menguat, ekspor meningkat, neraca perdagangan konsisten surplus, credit rating terjaga, investasi juga tumbuh. Bahkan, APBN Indonesia telah mencatatakan surplus sembilan bulan berturut-turut.
Menariknya, diproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% dan 5,2% pada 2023 mendatang. Namun, kenaikan suku bunga yang agresif, inflasi yang cukup tinggi, dan gelombang PHK membuat Pemerintah harus waspada, terlebih Indonesia akan menjalankan Pemilu 2024, di mana biasanya dapat menimbulkan getaran dalam kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.
“Menarik untuk terus kita amati bagaimana pemerintah akan bereaksi terhadap gejolak ketidakpastian ekonomi yang akan terjadi ke depan. Kita sebagai masyarakat harus optimis namun tetap waspada,” ujarnya.
Dikatakan Yoseph, melihat positifnya indikator ekonomi Indonesia, dirinya meyakini untuk saat ini pemerintah maupun masyarakat tidak perlu khawatir dengan ancaman krisis ekonomi tahun depan. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sudah bekerja sangat baik dan dirinya harap tren positif ini terus dijaga agar ekonomi Indonesia tetap bertumbuh, bukan sekedar survive.
“Kita memiliki pondasi kuat di ekspor dan konsumsi dalam negeri, dan pemerintah juga sedang menyusun berbagai kerangka kebijakan agar ekonomi kita dapat lebih berdikari. Terkait inflasi, meski kini tergolong cukup tinggi namun masih terhitung lebih baik daripada banyak negara lain. Inflasi Indonesia pada tahun depan diproyeksikan akan kembali ke sasaran 3 plus minus 1 persen dengan inflasi inti kembali ke bawah 4 persen pada semester I 2023,” ungkapnya.
“Di sisi lain, pemerintah juga wajib mewaspadai usainya commodity boom yang saat ini masih sangat menopang penerimaan negara. Solusi yang diajukan pemerintah nantinya juga harus memperhatikan sustainability agar ke depan ekonomi kita tetap tangguh dan tak mudah goyah oleh beragam gejolak ekonomi global,” jelasnya.
Yoseph pun mengakui kinerja Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi sampai saat ini telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Baca Juga: 'Dicuekin' di Pernikahan Kaesang, Ternyata Begini Cara Anies Perlakukan Tamu saat Mantu
“Kami menilai ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang bertahan dengan baik di tengah pandemi, dan tentu hal ini tidak terlepas dari kinerja Presiden Jokowi beserta timnya,” akuinya.
Yoseph pun memuji keberhasilan Presiden Jokowi menjadi tuan rumah KTT G20. Hal ini, lanjut Yoseph sebagai bukti nyata kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, dan telah sukses menjadi Presidensi konferensi tingkat tinggi tersebut.
“Selama setahun memegang tampuk Presidensi G20, Indonesia sudah banyak menjalankan agenda ekonomi, membantu menangani krisis pangan, dan lebih berfokus pada dampak perubahan iklim. KTT G20 sendiri membawa banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam rupa masuknya investasi yang senilai 125 triliun rupiah. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada,” puji Yoseph.
Lebih jauh Yoseph mengatakan, kekompakan dan koordinasi antar instansi dan kementerian mutlak diperlukan agar segala program yang dicanangkan dapat mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia pasca pandemi, serta menjauhkan krisis ekonomi yang mulai menjadi tema utama banyak negara di dunia.
“Jadi, koordinasi yang kuat demi terlaksananya program-program APBN menjadi kunci,” tutup Yoseph.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik