Suara.com - BUMN ramai-ramai melakukan penawaran umum saham secara terbatas atau Right Issue. BUMN itu diantaranya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG (SMGR).
Namun, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, aksi korporasi dua perusahaan pelat merah ini untuk menjaga permodalan BUMN agar tidak bergantung pada utang.
"Jangan dibilang utang lagi, yang namanya aksi korporasi kan macam-macam, apakah menambah modal dari peran pemerintah, penambahan modal dari aksi korporasi pasar, kemitraan strategis, dan lain-lain," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Erick memamerkan, secara umum beban utang BUMN dari 38% menjadi 34%, sehingga rata-rata BUMN kini memiliki postur keuangan 60% dari modal, dan sisanya dari utang.
Biasanya, perusahaan lain dikelola dengan kompiosisi 70% utang dan 30% modal.
"Kita sudah membuktikan bagaimana Profitabilitas BUMN dari Rp 124,7 triliun tahun lalu menjadi naik Rp 155 triliun padahal baru 9 bulan pertama tahun 2022," ujarnya.
Erick menegaskan, dirinya juga tidak asal memberikan persetujuan bagi BUMN yang melakukan right issue. Persetujuan, lanjut dia. penambahan modal hanya diberikan bagi BUMN dengan industri yang memiliki prospek dan potensi baik ke depan.
"Untuk memperluas bisnis, berarti permodalan harus kuat, dan bisnis serta masa depan harus bagus. Jangan hanya tambah-tambah modal, tetapi sunset industry. Perkuat modal karena memang ada investasi baru yang menjanjikan dan bukan hanya membuat proyek," jelas Erick.
Pada rights issue BSI, Bank Mandiri selaku pemilik 50,83% saham perseroan melaksanakan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang memiliki 24,85% saham BRIS telah melaksanakan sebagian HMETD atau 500 juta saham.
Seperti diketahui, pada pelaksanaan rights issue ini jumlah saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.999.952.795 saham baru Seri B atau sebesar 10,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Baca Juga: Holding BUMN Ini Tak Melulu Soal Bisnis, Tapi Selamatkan Terumbu Karang
Harga pelaksanaan rights issue Rp1.000 untuk setiap lembar saham. Sehingga jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp5 triliun.
Adapun pada 28 Desember 2022, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) sukses melaksanakan right issue dengan total pemesanan mencapai 96,9% dari keseluruhan transaksi. Aksi korporasi ini menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan SIG untuk mendukung kinerja perusahaan terutama untuk program-program ESG dan pengembangan bisnis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pilih Mata Uang Lokal, Negara ASEAN Kompak Kurangi Gunakan Dolar
-
Ada Pemotongan Anggaran, 800 Ribu Buruh hingga Guru Mogok Kerja
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis