Suara.com - Presiden Jokowi meminta jajarannnya untuk segera membentuk gugus tugas guna mempercepat perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU CEPA).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang ekspor dan investasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
"Dengan Uni Eropa kita diharapkan menyelesaikan CEPA, Bapak Presiden minta segera dibuatkan task force (gugus tugas) agar bisa segera ditandatangani tahun ini," kata Menko Airlangga Hartarto.
Ia menjelaskan, Jokowi saat ini juga berkomunikasi langsung dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang diharapkan dapat memuluskan proses perundingan IEU-CEPA.
Selain itu, kata dia, Indonesia juga akan menjadi negara mitra tuan rumah Hannover Messe 2023, pameran industri internasional tahunan yang biasanya digelar pada musim semi di Jerman. Peranan itu diharapkan pula dapat turut membantu proses perundingan IEU-CEPA.
Ia mengungkapkan, IEU-CEPA sangat penting dalam upaya meningkatkan perdagangan Indonesia-Uni Eropa.
"Beberapa komoditas kita, terutama TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) masih terkena bea masuk sebesar 10-12 persen, sedangkan Vietnam dan Bangladesh nol persen. Jadi (IEU-CEPA) ini menjadi prioritas dari pemerintah," ujar Menko Airlangga Hartarto.
Merujuk pada capaian nilai perdagangan per November 2022 ia mengatakan Uni Eropa telah menyumbang sebesar 19,6 miliar dolar AS dari total ekspor Indonesia.
Inisiatif IEU-CEPA diluncurkan sejak 18 Juli 2016 dan telah melakoni sedikitnya 12 putaran perundingan yang terakhir kali dilakukan pada Desember 2022. Perundingan putaran ke-12 tersebut ditandai dengan keberhasilan penyelesaian secara substansi pengaturan jasa keuangan di bawah kerangka perdagangan jasa.
Baca Juga: Bakal Rampas Hak Rakyat, AHY Tegaskan Partai Demokrat Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Selain itu Indonesia dan Uni Eropa mencapai kemajuan dalam pembahasan berbagai isu, terutama di bidang ketentuan asal barang dan hambatan teknis perdagangan pada putaran ke-12 IEU-CEPA.
Berita Terkait
-
Jokowi Rubah Aturan Devisa, Eksportir Wajib Parkir Dolar Lebih Lama di RI
-
Subang Mulai Dilirik Investor Eropa Dan Timteng, DPMPTSP Bilang Begini
-
Soal Wacana Pemilu sistem proposional tertutup, Ini Keputusan Delapan Partai di DPR
-
Tanpa PDI Perjuangan dan Gerindra, 8 Partai Peserta Pemilu Menolak Sistem Ini Termasuk NasDem
-
Bakal Rampas Hak Rakyat, AHY Tegaskan Partai Demokrat Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Purbaya Kasih Bukti Ekonomi RI Tetap Kuat di Pertengahan Tahun 2026
-
Kementerian ESDM Terus Tunda Pengesahan RKAB Batubara, Pemadaman Listrik Masih Mengintai
-
Purbaya Janji Tak Ada Kenaikan Pajak, Pegawai DJP Diminta Kerja Lebih Keras
-
Nasib Baru Fintech RI di Era Universal Banking
-
BEI Evaluasi Papan Pemantauan Khusus, 3 Kriteria Saham Akan Dihapus
-
BRI Kartu Kredit Tawarkan Promo Spesial MyBluebird, Mobilitas Jadi Lebih Hemat
-
Rupiah Menguat ke Rp17.980 per Dolar AS, Ditopang Lonjakan Cadangan Devisa
-
Telkom University Gandeng NUS, Telkom Dorong Talenta Digital Indonesia Berdaya Saing Global
-
RI Sebenarnya Punya Senjata untuk Mitigasi Pemadaman Listrik
-
Purbaya Girang Pendapatan Negara di Semester I 2026 Lebih Tinggi dari Era Sri Mulyani