Suara.com - Dunia kembali diingatkan oleh Ketua Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) agar mewaspadai krisis pangan yang sedang berlangsung kemungkinan akan berlanjut pada 2023.
"Untuk tahun 2023, kami tidak memperkirakan situasi yang lebih baik daripada tahun 2022. Beberapa kekurangan dalam rantai pasokan global yang kami lihat pada tahun 2022 akan berdampak pada tahun 2023," kata Ketua IFAD Alvaro Lario di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Rabu (18/1/2023)
“Kami bekerja dengan banyak mitra kami untuk melihat bagaimana juga membuka situasi pupuk. Namun, untuk tahun 2023 mengingat musim tanam tahun 2022, tidak akan ada banyak kabar baik,” kata dia.
Menurut Lario, meski saat ini banyak negara sudah mengambil tindakan awal guna mengatasi krisis pangan, itu hampir tidak cukup dan dibutuhkan lebih banyak investasi.
“Kami melihat banyak petani kecil menderita karena krisis biaya hidup, terbatasnya akses pangan dan pupuk. Sayangnya, musim tanam telah hilang,” katanya.
"Namun, ada beberapa inisiatif yang sedang berlangsung tentang bagaimana mengatasi kekurangan sistem pangan. Beberapa di antaranya terkait dengan perpajakan, subsidi, distribusi dan produksi. Kami sedang mencari cara untuk meningkatkan secara besar-besaran investasi yang masuk ke sistem pangan," sambung dia, kepada Xinhua.
Berdasarkan data IFAD, tiga perempat orang termiskin di dunia tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang. Sebagian besar dari mereka bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka.
Perubahan iklim, pertumbuhan populasi global, dan harga makanan dan energi yang tidak stabil berpotensi mendorong jutaan orang yang lebih rentan ke dalam kemiskinan dan kelaparan ekstrem pada 2030.
Merujuk pada laporan "State of Food Security and Nutrition" yang diterbitkan oleh lima badan PBB, termasuk IFAD, Juli lalu, dunia semakin tertinggal dalam upaya mengakhiri kelaparan dan kemiskinan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang terkena kelaparan secara global naik menjadi 828 juta pada tahun 2021, meningkat sekitar 150 juta sejak merebaknya pandemi COVID-19.
Berita Terkait
-
Persib vs Bhayangkara FC Gagal Main Sore Ini di Bekasi, Kenapa?
-
Jokowi Siap Dukung Yusril Ihza Mahendra jadi Capres 2024, Elite PDIP: Beri Harapan ke Calon Potensial
-
Didukung Jokowi Nyapres, Harta Kekayaan Yusril Ihza Mahendra Sudah 15 Tahun Belum Dilaporkan
-
Profil Yusril Ihza Mahendra, Dapat Dukungan Jokowi Nyapres di 2024
-
Jokowi Serius Terang-terangan Dukung Yusril Ihza Mahendra Maju di Pilpres 2024, Tapi Syaratnya Berat Sekali: Iya Dong!
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond
-
Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik