Suara.com - Presiden Jokowi angkat suara terkait keputusan pemerintah Indonesia yang memutuskan menerima turis asal China usai sejumlah negara memutuskan sebaliknya.
Jokowi menuturkan, penerapan protokol kesehatan menjadi aspek terpenting di destinasi wisata Indonesia saat menerima turis mancanegara, termasuk dari China.
“Wisatawan, sekali lagi kita terbuka bagi turis dari manapun. Tapi yang kita lihat yang banyak dari China. Yang paling penting protokol kesehatan,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi Kawasan Wisata Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (20/1/2023).
Menurut Jokowi, dari otoritas di China sendiri telah memeriksa warganya yang hendak melancong ke luar negeri.
“Jadi kita tidak perlu khawatir,” kata dia, dikutip dari Antara.
Presiden meyakini, tingkat imunitas di Indonesia sudah cukup tinggi untuk menerima turis asing masuk, yakni mencapai 98,5.
Sehingga, kata Presiden, tidak ada pembatasan seperti kewajiban isolasi bagi turis China yang berkunjung ke Indonesia.
“Tidak ada, tidak ada,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, pada awal Februari 2023, akan banyak turis mancanegara, terutama dari China yang mengunjungi Manado, Sulawesi Utara.
Baca Juga: Jokowi Minta RUU PPRT Segera Disahkan, Komnas HAM: Kami Dukung Penuh Komitmen Presiden
Otoritas China sejak 8 Januari 2023 membebaskan warganya ke luar negeri untuk berbagai tujuan.
Mulai tanggal tersebut, China juga membebaskan para pelaku perjalanan internasional dari kewajiban karantina setibanya di China.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk pelonggaran setelah hampir tiga tahun China menerapkan kebijakan nol kasus COVID-19 secara ketat sehingga warga setempat tidak bisa leluasa bepergian ke luar negeri.
Namun, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan anggota Uni Eropa menerapkan pembatasan kedatangan warga negara China lantaran China dinilai tidak transparan dalam melaporkan perkembangan terbaru COVID-19.
China menuduh negara-negara tersebut bertindak diskriminatif. China melancarkan aksi balasan terhadap Jepang dan Korsel dengan tidak memberikan visa kunjungan.
Berita Terkait
-
3 Rekomendasi Drama China Bertemakan Hukum untuk Temani Libur Imlek
-
Presiden Jokowi Minta Perketat Protokol kesehatan Saat Terima Turis Asal China
-
Soal Jokowi Mirip Firaun, Pengamat Buka Bedanya: Masa Blusukan..
-
Cerita Jokowi Jalan Kaki 30 Menit Gegara Mobilnya Tak Bisa Gerak Leluasa di Minahasa Utara
-
Jokowi Minta RUU PPRT Segera Disahkan, Komnas HAM: Kami Dukung Penuh Komitmen Presiden
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga