Bangun Kampus UIN Pakai Utang, Sri Mulyani: Namanya Syariah Tapi...

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan di Indonesia berasal dari utang yang diterbitkan pemerintah.

Seperti halnya yang dilakukan untuk pembangunan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) tahap 1 dan 2 yang melalui instrumen pembiayaan APBN menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN).

“Namanya Syariah tapi tetap hutang, artinya kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah, Instrumennya di desain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik," kata Sri Mulyani di acara 'Ground Breaking Ceremony The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase 2' yang dikutip Senin (23/1/2023).

"Itu yang namanya upaya keuangan negara untuk membangun umat seluruh masyarakat Indonesia terutama para generasi mudanya agar mereka terus maju, menjadi generasi-generasi yang terus bisa mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia," tambahnya.

Lebih Lanjut, dirinya juga menyebut bahwa terdapat beberapa universitas islam negeri lainnya di Indonesia yang dibangun dari berbagai sumber alternatif pembiayaan. Diantaranya berasal dari Saudi Fund for development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 7,3 triliun.

“Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp 2,75 triliun, itu artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali. Ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Walisongo Semarang, UIN mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam nasional Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Taha Saifudin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu kita bangun semuanya dengan uang negara, memang dipinjami dulu tapi kita bayar pakai uang negara,” terangnya.

Namun, pembiayaan pembangunan yang terbesar tentunya berasal dari APBN yang mencapai hingga Rp 9,6 triliun. Melalui proyek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk (PBS) yang digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 yang berjumlah hingga 199 proyek.

“Kami di Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara akan terus melakukan tugas kita menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan," pungkasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Kantongi Rp35 Triliun Duit Hasil Lelang Sepanjang 2022