Presiden Grab Apresiasi Sejumlah Kebijakan Kemnaker di Forum CEO Indonesia

Suara.com - Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengapresiasi sejumlah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain karena memberikan perhatian kepada pekerja non formal.

"Saya memberikan apresiasi kepada ibu (Menaker) dan Kemnaker, karena memberikan perhatian di luar pekerja formal, atau bukan hanya di pekerja formal, terutama saat pandemi Covid-19. Terus terang, kami sangat surprise," katanya, dalam Foreign Policy Community of Indonesia CEO Forum bertema Big Plans For Indonesia's Manpower di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Hadir pula dalam kesempatan itu, Arief Triastika, Head of External Affair PT Sampoerna. 

Ridzky menjelaskan, pada medio 2022 lalu, pihaknya diundang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Program ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital sesuai kebijakan yang diterbitkan Kemnaker untuk membangun ekosistem tenaga kerja digital.

"Ini sesuai kebijakan kami, memberikan akses sebagai pendapatan tambahan untuk jutaan masyarakat, dalam bentuk mitra pengemudi dan UMKM. Seperti di Jawa Timur, selama pandemi, jumlah UMKM yang masuk ke platform kami, meningkat 3x lipat. Jadi bukannya menurun, tapi malah meningkat," katanya.

Fakta lainnya, lanjut Rizki, dari jumlah peningkatan UMKM selama pandemi Covid-19 tersebut, sebanyak 68 persen UMKM yang bergabung berasal dari masyarakat non-perkotaan. Pihaknya pun tertarik kepada masyarakat korban PHK yang termarjinalkan, ibu tunggal, disabilitas juga merupakan target dari Grab sebagai TKM, untuk memperoleh tambahan di ekonomi digital.

"Kami siap melanjutkan program-program seperti Bu Menteri kembangkan dan sama-sama evaluasi penyebab penurunan di sini, dan membangkitkan dengan tenaga kerja non formal," ujarnya.

Sementara itu, Arief memberikan penghargaan kepada Kemnaker melalui Program  Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di saat sulit masa pandemi Covid-19. Terobosan lainnya adalah membawa Balai Latihan Kerja (BLK) yang biasanya di kawasan tertentu, kini sudah hadir dekat dengan masyarakat melalui BLK Komunitas.

"Di tengah tantangan ekonomi yang sulit ini, kami berharap, Kemnaker tetap terus memberikan masukan dan kebijakan tentang industri padat karya di masa mendatang," katanya.

Baca Juga: Menaker Beberkan Tiga Kunci Strategi Terciptanya Kerja Layak di Palestina

Hingga tahun 2023, Kemnaker memiliki 3573 BLK yang dibangun di sejumlah komunitas tersebar di seluruh Indonesia, termasuk komunitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Mayoritas BLK yang berada di pedasaan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat sekitarnya.

"Sama, kami apresiasi juga karena Sampoerna mayoritas pekerjanya perempuan. Saya sering kesana dan senang berdialog teman-teman pekerja perempuan di sana," ujar Menaker, Ida Fauziyah, seraya menyebut jumlah pekerja formal jauh lebih besar dari jumlah pekerja informal.