- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui pemberian insentif kendaraan listrik untuk 200 ribu unit mulai Juni 2026 mendatang.
- Kebijakan ini diambil guna menekan impor BBM akibat ketidakpastian harga minyak dunia dampak perang Amerika Serikat dan Iran.
- Pemerintah berupaya mengoptimalkan kapasitas listrik PLN yang berlebih serta meningkatkan daya tahan ekonomi melalui subsidi kendaraan tersebut.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menyetujui kebijakan insentif mobil listrik setelah sempat menolak. Perang Amerika Serikat vs Iran menjadi faktor utama dari kebijakan ini.
Menkeu Purbaya menilai kalau subsidi mobil listrik ini diberikan karena kemungkinan harga minyak dunia tidak akan turun dalam waktu dekat. Hal ini dia simpulkan usai melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
"Karena kita lihat harga minyak dunia enggak akan turun," ucapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Purbaya menilai kalau draf perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran tidak berimbang. Menurutnya, Iran diposisikan sebagai negara kalah perang oleh AS.
Kesepakatan AS itu dinilai Purbaya akan ditolak oleh Iran. Walhasil, perang AS vs Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz bakal berlangsung lama.
Maka dari itu, Purbaya memutuskan insentif mobil listrik karena Indonesia bisa mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari luar negeri.
"Jadi kelihatannya itu perangnya masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga kan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, kan," paparnya.
Faktor lain, Purbaya menyebut kalau pasokan listrik yang dimiliki PT PLN (Persero) masih banyak yang tidak dipakai. Padahal selama ini Pemerintah membayar penuh pasokan listrik.
"Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya. Tapi yang jelas ada listrik yang terpakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya," jelas Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Rombak Pejabat DJP usai Heboh Kasus Restitusi Pajak
Skema insentif mobil listrik
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menyetujui pemberian insentif otomotif berupa subsidi mobil listrik maupun motor listrik dengan total 200 ribu unit.
Hal ini diumumkan usai Menkeu Purbaya menemui Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa (5/5/2026) pagi tadi d Kantor Kemenkeu.
"Tadi saya ketemu dengan Menteri Perindustrian tadi pagi, saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Bendahara Negara beralasan kalau subsidi electronic vehicle (EV) atau kendaraan listrik ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, insentif diharapkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah perang Amerika Serikat vs Iran.
"Jadi ke depan harusnya kalau itu dipercepat lebih memperkuat daya tahan ekonomi kita," lanjutnya.
Terkait skema subsidi, Purbaya sempat membocorkan kalau insentif ini berlaku untuk 100 ribu unit motor maupun mobil listrik. Jika ketersediaan sudah habis, Pemerintah akan kembali mengguyur subsidi.
Sama halnya dengan motor listrik. Bedanya Purbaya juga mengungkapkan anggaran subsidi motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.
Purbaya berencana untuk menerapkan kebijakan subsidi motor listrik maupun mobil listrik sekitar Juni 2026. Diharapkan insentif ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga maupun keempat tahun ini.
Tag
Berita Terkait
-
Purbaya Rombak Pejabat DJP usai Heboh Kasus Restitusi Pajak
-
10 Mobil PHEV Terlaris April 2026, Merek China Kuasai Pasar Indonesia
-
Avatar: Live Action yang Hadir dengan Tema Perang dan Perdamaian yang Kuat!
-
Purbaya Klaim Program MBG hingga Kopdes Merah Putih Mulai Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
Satgas PKH Setor Rp10,27 Triliun dan 2,37 Juta Hektare Lahan Hutan ke Negara
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam