Suara.com - Kekayaan para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disorot publik setelah Rafael Alun Trisambodo diketahui tak melaporkan semua hartanya. Kekayaan yang disorot salah satunya adalah milik
Stafsus Yustinus Prastowo lantas ikut terseret gara-gara kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo, anak Rafael Alun. Pasalnya, sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Prastowo menjadi corong Kementerian Keuangan menyampaikan verifikasi kepada publik.
Klarifikasi Yustinus Prastowo
Prastowo sendiri pernah memberikan klarifikasi terkait peningkatan kekayaannya. Ia menjelaskan, data LHKPN tahun 2011 dan 2021 meningkat drastis karena berkaitan dengan karirnya yang sempat keluar sebagai ASN dan menjadi pekerja swasta.
"Tahun 2011 laporan terakhir saya setelah resign dari ASN. Lalu sejak 2011 saya bekerja di swasta dan wirausaha sampai dengan 2020 ketika saya menjadi stafsus. Wajib LHKPN lagi 2021," kata dia, melalui akun Twitter miliknya @prastow pada Jumat (8/4/2022) lalu.
"Semua sudah sesuai dengan SPT PPh OP (surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan objek pajak) dan lain-lain," ujarnya.
Dalam LHKPN itu, kekayaan Prastowo pada 22 Juni 2011 'hanya' Rp879 juta. Saat itu, ia masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.
Prastowo lantas kembali membuat laporan harta dengan kenaikan drastis pada 27 April 2021 dengan nilai Rp 19,3 miliar lantaran dirinya didapuk sebagai Stafsus Menkeu Sri Mulyani.
"April 2020 saya menjadi Stafsus Menkeu, maka kembali melapor LHKPN yang harus saya isi dengan jujur sesuai fakta," ujar Yustinus dalam keterangan lain yang ia sampaikan melalui Twitternya.
Baca Juga: Stafsus Menkeu Tanggapi Dugaan Penganiayaan Anak Pejabat DJP: Berpegang Asas Praduga Tak Bersalah
Ia menjelaskan, penyebab harta kekayaannya melonjak dalam data LHKPN karena basis LHKPN merujuk pada harta tidak dari income.
"Jadi kalau kita punya tanah tahun 2010 harga Rp 100 juta, bisa jadi di 2020 nilainya Rp 1 miliar. Emas juga demikian, termasuk saham," ujarnya.
"Akumulasi penghasilan selama 10 tahun dan revaluasi tanah/bangunan sesuai nilai pasar. Seluruh penghasilan saya sah dan halal, saya laporkan di SPT dan saya bayar seluruh pajaknya. Saya ikut seluruh program pemerintah yang ada," sambung dia.
Data LHKPN
Melansir laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (24/2/2023) Yustinus Prastowo melaporkan harta kekayaannya tiga kali. Hartanya meroket sejak sebelum dan setelah menjadi stafsus.
LHKPN pertama tercatat pada 22 Juni 2011, nominalnya Rp879.378.284. Saat itu Prastowo tercatat sebagai Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Harta itu kemudian meroket tajam pada pelaporan selanjutnya yakni per 27 April 2021.
Berita Terkait
-
Netizen Soroti Harta Kekayaan Stafsus Sri Mulyani yang Mencapai Rp 19 Miliar
-
Kader Demokrat Ungkap Harta Stafsus Menkeu Naik Drastis, Pegawai Kemenkeu 'Dikuliti'
-
Anak Buah Sri Mulyani Akhirnya Klarifikasi soal 13.000 Pejabat Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan
-
Geger Anak Pejabat Ditjen Pajak Pengguna Rubicon Terlibat Penganiayaan, Ternyata Mobilnya Mangkir Bayar Pajak
-
Stafsus Menkeu Tanggapi Dugaan Penganiayaan Anak Pejabat DJP: Berpegang Asas Praduga Tak Bersalah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
OJK: Bulan Ini Data Kepemilikan Saham di atas 1 Persen Dibuka ke Publik
-
PT Agincourt Resources Digugat Rp 200 Miliar oleh KLH
-
Kemenkeu Akui Inflasi Januari 2026 Naik Akibat Kebijakan Diskon Listrik
-
PMI Manufaktur Indonesia Naik ke 52,6 per Januari 2026, Unggul dari Vietnam
-
OJK Klaim Pertemuan dengan MSCI Berbuah Positif
-
Pandu Sjahrir Ingatkan Investor, Koreksinya IHSG Jadi Momentum Borong Saham
-
Purbaya Diminta Bereskan Piutang Dana BLBI, Berpotensi Rugikan Hak Keuangan Negara
-
BRI Apresiasi Nasabah Lewat Undian dan Kick Off BRI Consumer Expo 2026
-
Harga Emas dan Perak Dunia Turun Berturut-turut, Ini Penyebabnya
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?