Perbankan Bisa Jadi Katalisator Pemerintah Menstimulasi UMKM

Adanya pergeseran perilaku transaksi dari konvensional ke digital juga menyebabkan pelaku UMKM memerlukan akses perbankan yang harus dipelajari mulai dari nol.

Transaksi yang mereka lakukan juga sekarang sudah sebagian besar melibatkan sektor perbankan. Para pelaku UMKM yang sebagian masih menggunakan cara-cara konvensional, terpaksa harus mengubah kebiasaan seiring dengan dunia digital yang semakin maju.

Selain itu, UMKM juga belum bankable (belum memenuhi syarat untuk mengakses produk perbankan), contohnya mereka belum memahami persyaratan agunan pinjaman; dan bagaimana menghitung kebutuhan pinjaman.

Untuk itu, pemerintah perlu memberikan stimulus berupa bantuan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Stimulus itu akan membantu para pelaku UMKM tidak hanya dengan memberikan kredit, namun salah satunya juga untuk mengatasi kredit macet yang biasanya terjadi pada pengusaha dalam taraf usaha mikro.

Kabar baiknya, pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yang ditujukan kepada para pengusaha UMKM untuk meningkatkan akses pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

KUR dimaksudkan untuk memperkuat permodalan usaha dalam rangka percepatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Dana yang disalurkan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM yang mempunyai usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan.

Pada Desember tahun 2021, total realisasi Program Pemulihan Ekonomi, dukungan UMKM pada tahun 2021 sebesar Rp 83 triliun. Sedangkan, pada tahun 2022, pemerintah juga kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memiliki sebuah program sinergi kelembagaan yang brilian untuk mendukung UMKM.

Baca Juga: Indonesia Financial System Stability Summit 2023, Event Kolaborasi dan Sinergi Stakeholder Jasa Keuangan

Program tersebut adalah Business Development Services DJP, yakni strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membuat pembukuan, laporan keuangan, dan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Kedai Lelang UMKM DJKN dikhususkan untuk menggali potensi lelang sukarela produk-produk UMKM. Selanjutnya, program DJBC Custom Goes to Village memberikan fasilitas kepada UMKM untuk berani mengekspor produknya keluar negeri.

Bantuan-bantuan atau stimulus pemerintah melalui program KUR tersebut akan mampu membuat para pelaku UMKM menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa khawatir kehabisan modal.

Apabila stimulus tersebut bisa bertahan dan terus diterapkan pada beberapa tahun ke depan, maka ekonomi Indonesia akan berjalan ke arah yang lebih baik. Produktivitas para pelaku UMKM yang semakin tahun semakin besar tentu dapat diserap oleh konsumen Indonesia yang terkenal sangat konsumtif.

Dampaknya, perputaran ekonomi akan semakin besar karena ditopang oleh kemajuan UMKM. Upaya-upaya ini tentunya selaras dengan Nawacita Presiden Jokowi: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

---------------------

Penulis: Fitry Primadona; Lindawati Kartika; Lindawaty; Hadi Wibowo; dan, Fitri Hartati.