Menurut Renato, perilaku Cina di atas menyebabkan pemerintahan Presiden Duterte mengubah respons. Bila pada awalnya Duterte kurang menganggap serius insiden-insiden yang terjadi antara aparat Filipina dan Cina, maka pada sekitar tahun 2020 an, pemerintah Filipina akhirnya menyadari bahwa sikap yang mengecilkan insiden-insiden yang terjadi dengan Cina justru memberi ruang bagi Beijing untuk meningkatkan agenda ekspansi maritimnya.
Oleh karenanya, Filipina mulai memberikan respons yang lebih keras dan serius terhadap berbagai insiden di atas, antara lain dengan makin memperkuat patroli penjaga kedaulatan di wilayah perairan yang masih berada dalam sengketa.
Ketua FSI yang juga pemerhati Cina dari UPH, Johanes Herlijanto, menilai pengalaman Filipina menghadapi operasi gray zone Cina membawa implikasi yang penting bagi Indonesia.
Pertama-tama, pengalaman Filipina memperlihatkan bahwa Indonesia, yang juga mengalami berbagai insiden dengan Cina di wilayah ZEE di perairan Natuna, bukan satu-satunya negara yang menjadi target dari operasi gray zone Cina.
Kedua, apa yang terjadi dengan Filipina memperlihatkan bahwa keputusan untuk menjalin hubungan mesra dengan Cina, seperti yang dilakukan oleh Presiden Durtete di awal pemerintahannya, tidak serta merta membuat Cina menghentikan, atau bahkan sekedar mengurangi, operasi gray zone mereka.
Hal lain yang juga menjadi hikmah dari pengalaman Filipina adalah, bahwa bersikap santai dan tidak menganggap serius insiden insiden yang terjadi dengan Cina bukankah sikap yang tepat. Sikap ini justru menambah semangat Cina untuk meningkatkan sikap agresifnya, karena kurang memperoleh tantangan yang serius.
Berkaca dari hal di atas, Indonesia perlu melanjutkan sikap serius yang sudah ditunjukan terkait upaya menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna yang sering menjadi target aktivitas gray zone Cina. Upaya meningkatkan kekuatan militer dan kehadiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di wilayah ZEE terluar perlu untuk terus dilakukan.
Dan yang juga harus digaris bawahi adalah Indonesia perlu untuk berdiskusi dan berbicara dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mencari solusi bagi isu operasi gray zone Cina di wilayah Asia Tenggara. Statemen terakhir ini diamine juga oleh Renato, dengan memberi penekanan pada kerja sama antara negara-negara maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN
-
Tiga Alasan Harga Perak Akan Naik Bersama Emas Tahun Ini
-
Bos Bulog Tak Bantah Banjir Sumatera Pengaruhi Produksi Beras
-
ESDM Yakin Target Produksi Minyak 605 Ribu Barel per Hari 2025 Tercapai, Apa Rahasianya?
-
Pemangkasan Produksi Batu Bara dan Nikel Sesuaikan Kebutuhan Industri
-
Wacana Insentif Mobil Listrik Dicabut, IESR: Beban Lingkungan Jauh Lebih Mahal
-
Bank Mandiri Perkuat Sinergi BUMN Bangun Huntara bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang