Menurut Renato, perilaku Cina di atas menyebabkan pemerintahan Presiden Duterte mengubah respons. Bila pada awalnya Duterte kurang menganggap serius insiden-insiden yang terjadi antara aparat Filipina dan Cina, maka pada sekitar tahun 2020 an, pemerintah Filipina akhirnya menyadari bahwa sikap yang mengecilkan insiden-insiden yang terjadi dengan Cina justru memberi ruang bagi Beijing untuk meningkatkan agenda ekspansi maritimnya.
Oleh karenanya, Filipina mulai memberikan respons yang lebih keras dan serius terhadap berbagai insiden di atas, antara lain dengan makin memperkuat patroli penjaga kedaulatan di wilayah perairan yang masih berada dalam sengketa.
Ketua FSI yang juga pemerhati Cina dari UPH, Johanes Herlijanto, menilai pengalaman Filipina menghadapi operasi gray zone Cina membawa implikasi yang penting bagi Indonesia.
Pertama-tama, pengalaman Filipina memperlihatkan bahwa Indonesia, yang juga mengalami berbagai insiden dengan Cina di wilayah ZEE di perairan Natuna, bukan satu-satunya negara yang menjadi target dari operasi gray zone Cina.
Kedua, apa yang terjadi dengan Filipina memperlihatkan bahwa keputusan untuk menjalin hubungan mesra dengan Cina, seperti yang dilakukan oleh Presiden Durtete di awal pemerintahannya, tidak serta merta membuat Cina menghentikan, atau bahkan sekedar mengurangi, operasi gray zone mereka.
Hal lain yang juga menjadi hikmah dari pengalaman Filipina adalah, bahwa bersikap santai dan tidak menganggap serius insiden insiden yang terjadi dengan Cina bukankah sikap yang tepat. Sikap ini justru menambah semangat Cina untuk meningkatkan sikap agresifnya, karena kurang memperoleh tantangan yang serius.
Berkaca dari hal di atas, Indonesia perlu melanjutkan sikap serius yang sudah ditunjukan terkait upaya menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna yang sering menjadi target aktivitas gray zone Cina. Upaya meningkatkan kekuatan militer dan kehadiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di wilayah ZEE terluar perlu untuk terus dilakukan.
Dan yang juga harus digaris bawahi adalah Indonesia perlu untuk berdiskusi dan berbicara dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mencari solusi bagi isu operasi gray zone Cina di wilayah Asia Tenggara. Statemen terakhir ini diamine juga oleh Renato, dengan memberi penekanan pada kerja sama antara negara-negara maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Hampir Rampung, Ini Kelebihan Kilang Minyak Balikpapan yang dikelola Pertamina
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah 3,5 Persen: Masak Naiknya Cuma Rp80 Ribu
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
Jamkrindo Catatkan Laba Sebelum Pajak Rp 1,28 Triliun Hingga Oktober 2025
-
Sumbang PDB 61 Persen, UMKM RI Harus Naik Kelas
-
Kementerian UMKM Buka-bukaan Harga Satu Balpres Baju Thrifting
-
Serahkan Rp 6 Triliun ke BSN, BTN Akan Terbitkan Obligasi Untuk Tambah Modal
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
Tembus 2 Juta Pengguna, Tring! by Pegadaian Bukti Komitmen Digitalisasi Emas dan Inklusi Finansial
-
BCA Hadirkan Festival STEM di Sorong untuk Dorong Kreativitas Siswa dan Unggul Berdaya Saing