Menurut Renato, perilaku Cina di atas menyebabkan pemerintahan Presiden Duterte mengubah respons. Bila pada awalnya Duterte kurang menganggap serius insiden-insiden yang terjadi antara aparat Filipina dan Cina, maka pada sekitar tahun 2020 an, pemerintah Filipina akhirnya menyadari bahwa sikap yang mengecilkan insiden-insiden yang terjadi dengan Cina justru memberi ruang bagi Beijing untuk meningkatkan agenda ekspansi maritimnya.
Oleh karenanya, Filipina mulai memberikan respons yang lebih keras dan serius terhadap berbagai insiden di atas, antara lain dengan makin memperkuat patroli penjaga kedaulatan di wilayah perairan yang masih berada dalam sengketa.
Ketua FSI yang juga pemerhati Cina dari UPH, Johanes Herlijanto, menilai pengalaman Filipina menghadapi operasi gray zone Cina membawa implikasi yang penting bagi Indonesia.
Pertama-tama, pengalaman Filipina memperlihatkan bahwa Indonesia, yang juga mengalami berbagai insiden dengan Cina di wilayah ZEE di perairan Natuna, bukan satu-satunya negara yang menjadi target dari operasi gray zone Cina.
Kedua, apa yang terjadi dengan Filipina memperlihatkan bahwa keputusan untuk menjalin hubungan mesra dengan Cina, seperti yang dilakukan oleh Presiden Durtete di awal pemerintahannya, tidak serta merta membuat Cina menghentikan, atau bahkan sekedar mengurangi, operasi gray zone mereka.
Hal lain yang juga menjadi hikmah dari pengalaman Filipina adalah, bahwa bersikap santai dan tidak menganggap serius insiden insiden yang terjadi dengan Cina bukankah sikap yang tepat. Sikap ini justru menambah semangat Cina untuk meningkatkan sikap agresifnya, karena kurang memperoleh tantangan yang serius.
Berkaca dari hal di atas, Indonesia perlu melanjutkan sikap serius yang sudah ditunjukan terkait upaya menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna yang sering menjadi target aktivitas gray zone Cina. Upaya meningkatkan kekuatan militer dan kehadiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di wilayah ZEE terluar perlu untuk terus dilakukan.
Dan yang juga harus digaris bawahi adalah Indonesia perlu untuk berdiskusi dan berbicara dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mencari solusi bagi isu operasi gray zone Cina di wilayah Asia Tenggara. Statemen terakhir ini diamine juga oleh Renato, dengan memberi penekanan pada kerja sama antara negara-negara maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara