"Ia adalah ASN perempuan dari Ditjen Perhubungan Laut yang memaparkan implementasi Inaportnet di Indonesia secara langsung di depan perwakilan negara anggota IMO. Hal ini juga menunjukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor maritim yang secara konsisten dilakukan oleh Indonesia sejalan dengan salah satu program IMO itu sendiri, Pemberdayaan perempuan di industri maritim atau Empowering Woman in Maritime," jelas Wisnu.
Sementara itu, Kasubdit Efisiensi Proses Bisnis, Erwin Hariadi sebagai anggota Delegasi Indonesia yang mewakili Lembaga National Single Window (LNSW) mengatakan bahwa Single submission, single processing, single synchronizing and decision making yang menjadi filosofi National Single Window di Indonesia merupakan fasilitas usaha yang diinginkan oleh dunia usaha khususnya di komunitas pelabuhan yang secara nyata memberikan dampak pada efisiensi layanan kepelabuhan di seluruh pelabuhan utama Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
"Implementasi single window merupakan opsi terbaik yang telah terbukti mengantisipasi repetisi, duplikasi dan pemalsuan. Hal yang sama tentunya sangat tepat untuk diterapkan di dunia maritim, melalui Maritime Single Window atau MSW," jelasnya.
Selanjutnya, Perbaikan pelayanan kepelabuhanan melalui Inaportnet di Indonesia juga merupakan salah satu cara mempromosikan Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pemerintah merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan dapat menjadi pertimbangan negara lain untuk memilih kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2024-2025.
Sebagai informasi, Sidang IMO FAL ke 47 ini dipimpin oleh Ms. Marina Angsell dari Swedia serta dihadiri oleh 175 perwakilan negara – negara anggota IMO dan organisasi internasional baik yang hadir langsung (daring) maupun online (luring).
Adapun, Delegasi Indonesia yang hadir pada Sidang IMO FAL 47 terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina