Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi kebijkaan pemerintah terkait pemberian insentif terhadap pembelian motor dan mobil listrik, dia bilang kebijakan satu ini tak tepat sasaran dan menyayat hati masyarakat kecil.
Menurut Faisal Basri, anggaran yang diatur dalam APBN saat ini sudah tidak tepat. Ia melihat beberapa belanja prioritas yang menyentuh rakyat langsung berpotensi tergerus jika pemberian subsidi tersebut dieksekusi.
“Lewat insentif perpajakan saja, karena subsidi itu menyayat hati. Subsidi itu diberikan untuk yang tidak mampu, diberikan untuk transportasi publik, misalnya subsidi untuk MRT itu saya setuju, sehingga orang beralih ke transportasi publik,” kata Faisal, dikutip dari wawancara Faisal Basri dengan stasiun televisi nasional, Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Menurutnya, bukan tidak mungkin beberapa anggaran prioritas yang manfaatnya menyasar langsung ke masyarakat justru bisa digeser untuk memenuhi anggaran subsidi. Beberapa kebutuhan anggaran seperti membayar bunga utang pemerintah dan gaji PNS yang cukup besar juga sulit dikurangi.
“Anggaran di APBN itu sudah pas. Niscaya (anggaran prioritas dipakai subsidi motor listrik). Karena kalau ada yang minta uang ke Menkeu, dia akan bilang, ada nggak yang mau berkorban?,” ujar dia.
Ia mengatakan, rencana pemberian subsidi ini justru datang saat pemerintah juga berencana mengurangi anggaran subsidi untuk tiket kereta api murah. Anggaran untuk PSO kereta api ekonomi Rp 2,55 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 3,05 triliun.
Selain itu, menurut dia, pemberian subsidi kepada motor listrik dinilai kurang pas karena subsidi sepantasnya diberikan untuk kelompok masyarakat miskin yang sifatnya publik. Ia menilai subsidi lebih pas diberikan untuk kendaraan listrik yang berbasis transportasi massal.
Berita Terkait
-
Adira Tungguk Juklak soal Subsidi Kendaraan Listrik
-
Mau Ikut Konversi Motor Listrik, Begini Cara Daftarnya
-
Pengguna Kendaraan Listrik Jangan Khawatir Ada 237 Lokasi SPKLU Dioperasikan Selama Mudik
-
Jangan Khawatir Pemudik Kendaraan Listrik, Ada 616 SPKLU di 237 Lokasi
-
Kebal dari Audit, Faisal Basri: Hanya Tuhan yang Bisa Sentuh Ditjen Pajak
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri