Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui memang hingga saat ini belum ada investor yang masuk dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi, meski belum masuk, tidak serta merta tidak ada investor yang berminat investasi.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, sebenarnya sudah banyak investor yang berminat ke proyek IKN, tetapi memang kekinian belum ada realisasi investasi yang masuk.
"Jadi, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naroh uang. Kan semua juga begitu kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ujarnya yang dikutip, Selasa (2/5/2023).
Endra melanjutkan, saat ini investor masih mencari kepastian realisasi pembangunan IKN yang dibiayai oleh APBN. Setelah itu, baru investor mulai tertarik dan mulai menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN.
"Jadi bukan berarti statement Pak Menteri itu tempo hari, kan investornya belum ada yang masuk itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%," jelas dia.
Endra memaparkan, pembangunan IKN saat ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
"Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat 'oh ini pemerintah serius', baru mereka akan men-support," jelas dia.
Endra menegaskan, minatnya investor pada proyek IKN ini dibuktikan dengan adanya Letter of Intent (LoI) oleh beberapa negara. Kemudian, proses investasi IKN memang cukup panjang mulai dari perencanaan, studi kelaikan, sampai perencanaan yang lebih detail, setelah itu investasi itu baru masuk.
"Jadi dari LoI itu sampai masuknya investasi ada prosesnya, tidak ada ujug-ujug besoknya dia naro uang kan nggak begitu," pungkas dia.
Baca Juga: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, PUPR terus Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
YES 2025: Ajak Anak Muda Berani Memulai Usaha, Waktu Menjadi Modal Utama
-
YES 2025: Berbagi Tips Investasi Bagi Generasi Muda Termasuk Sandwich Generation
-
Youth Economic Summit 2025 : Pentingnya Manfaat Dana Darurat untuk Generasi Muda
-
Kapan Bansos BPNT Cair? Penyaluran Tahap Akhir Bulan November 2025, Ini Cara Ceknya
-
Youth Economic Summit 2025: Ekonomi Hijau Perlu Diperkuat untuk Buka Investasi di Indonesia
-
Apa Itu Opsen Pajak? Begini Perhitungannya
-
Suara Penumpang Menentukan: Ajang Perdana Penghargaan untuk Operator Bus Tanah Air
-
Youth Economic Summit 2025: Peluang Industri Manufaktur Bisa Jadi Penggerak Motor Ekonomi Indonesia
-
Kapan Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Kata Kemenkeu dan Realitanya
-
Youth Economic Summit (2025) : Indonesia Diminta Hati-hati Kelola Utang