Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui memang hingga saat ini belum ada investor yang masuk dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi, meski belum masuk, tidak serta merta tidak ada investor yang berminat investasi.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, sebenarnya sudah banyak investor yang berminat ke proyek IKN, tetapi memang kekinian belum ada realisasi investasi yang masuk.
"Jadi, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naroh uang. Kan semua juga begitu kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ujarnya yang dikutip, Selasa (2/5/2023).
Endra melanjutkan, saat ini investor masih mencari kepastian realisasi pembangunan IKN yang dibiayai oleh APBN. Setelah itu, baru investor mulai tertarik dan mulai menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN.
"Jadi bukan berarti statement Pak Menteri itu tempo hari, kan investornya belum ada yang masuk itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%," jelas dia.
Endra memaparkan, pembangunan IKN saat ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
"Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat 'oh ini pemerintah serius', baru mereka akan men-support," jelas dia.
Endra menegaskan, minatnya investor pada proyek IKN ini dibuktikan dengan adanya Letter of Intent (LoI) oleh beberapa negara. Kemudian, proses investasi IKN memang cukup panjang mulai dari perencanaan, studi kelaikan, sampai perencanaan yang lebih detail, setelah itu investasi itu baru masuk.
"Jadi dari LoI itu sampai masuknya investasi ada prosesnya, tidak ada ujug-ujug besoknya dia naro uang kan nggak begitu," pungkas dia.
Baca Juga: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, PUPR terus Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Dasco: DPR Malam Ini Lembur Kerjakan UU P2SK, Akan Difinalisasi Besok
-
Dadan Hindayana Berencana MBG Dibagikan di Arab Saudi Sebelum Dicopot
-
Neraca Perdagangan RI Surplus 72 Bulan Beruntun di April 2026, Tapi Terendah dalam 5 Tahun
-
Impor RI Melonjak 25,21 Miliar USD April 2026, Sektor Migas Naik Tajam 82%
-
Premi Bisnis Baru Asuransi Jiwa Tumbuh 5 Persen
-
Demi Stok Tak Langka, ESDM Bisa Setiap Saat Stop Ekspor Perusahaan Migas
-
Asurasi Inhealth Ubah Identitas, Jamin Tak Kurangi Layanan ke Nasabah
-
Perusahaan Logistik Gali Cuan Bisnis Jastip di Ajang PRJ
-
Bukan Sekadar Tren, Ini Alasan Web3 Bakal Mengubah Karier dan Bisnis Masa Depan
-
Dana Asing Hengkang Rp 1,37 T Meski IHSG Menguat, Saham Prajogo Pangestu Jadi Sasaran