Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui memang hingga saat ini belum ada investor yang masuk dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi, meski belum masuk, tidak serta merta tidak ada investor yang berminat investasi.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, sebenarnya sudah banyak investor yang berminat ke proyek IKN, tetapi memang kekinian belum ada realisasi investasi yang masuk.
"Jadi, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naroh uang. Kan semua juga begitu kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ujarnya yang dikutip, Selasa (2/5/2023).
Endra melanjutkan, saat ini investor masih mencari kepastian realisasi pembangunan IKN yang dibiayai oleh APBN. Setelah itu, baru investor mulai tertarik dan mulai menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN.
"Jadi bukan berarti statement Pak Menteri itu tempo hari, kan investornya belum ada yang masuk itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%," jelas dia.
Endra memaparkan, pembangunan IKN saat ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
"Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat 'oh ini pemerintah serius', baru mereka akan men-support," jelas dia.
Endra menegaskan, minatnya investor pada proyek IKN ini dibuktikan dengan adanya Letter of Intent (LoI) oleh beberapa negara. Kemudian, proses investasi IKN memang cukup panjang mulai dari perencanaan, studi kelaikan, sampai perencanaan yang lebih detail, setelah itu investasi itu baru masuk.
"Jadi dari LoI itu sampai masuknya investasi ada prosesnya, tidak ada ujug-ujug besoknya dia naro uang kan nggak begitu," pungkas dia.
Baca Juga: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, PUPR terus Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Menjadi Bantalan Sosial dan Mesin Pertumbuhan Ekonomi
-
Purbaya Ungkap Peluang Gaji PNS Naik Tahun Depan, Ini Bocorannya
-
ESDM Terus Kejar Target Produksi Minyak Tembus 900 Ribu Barel per Hari
-
Harga Cabai Tak Kunjung Turun Masih Rp 70.000 per Kg, Apa Penyebabnya?
-
Pasokan Energi Aman, Pembangkit Listrik Beroperasi Tanpa Kendala Selama Nataru
-
Bahlil Tegaskan Perang Total Lawan Mafia Tambang
-
Petani Soroti Kebijakan Biodiesel Justru Bisa Rusak Ekosistem Kelapa Sawit
-
Dirayu Menperin soal Insentif Mobil Listrik 2026, Ini Jawaban Purbaya
-
Jelang Tahun Baru, Purbaya: Saya Pikir Menkeu Sudah Tenang 31 Desember
-
Sejarah! Produksi Sumur Minyak Rakyat Dibeli Pertamina di Jambi