Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui memang hingga saat ini belum ada investor yang masuk dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi, meski belum masuk, tidak serta merta tidak ada investor yang berminat investasi.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, sebenarnya sudah banyak investor yang berminat ke proyek IKN, tetapi memang kekinian belum ada realisasi investasi yang masuk.
"Jadi, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naroh uang. Kan semua juga begitu kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ujarnya yang dikutip, Selasa (2/5/2023).
Endra melanjutkan, saat ini investor masih mencari kepastian realisasi pembangunan IKN yang dibiayai oleh APBN. Setelah itu, baru investor mulai tertarik dan mulai menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN.
"Jadi bukan berarti statement Pak Menteri itu tempo hari, kan investornya belum ada yang masuk itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%," jelas dia.
Endra memaparkan, pembangunan IKN saat ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
"Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat 'oh ini pemerintah serius', baru mereka akan men-support," jelas dia.
Endra menegaskan, minatnya investor pada proyek IKN ini dibuktikan dengan adanya Letter of Intent (LoI) oleh beberapa negara. Kemudian, proses investasi IKN memang cukup panjang mulai dari perencanaan, studi kelaikan, sampai perencanaan yang lebih detail, setelah itu investasi itu baru masuk.
"Jadi dari LoI itu sampai masuknya investasi ada prosesnya, tidak ada ujug-ujug besoknya dia naro uang kan nggak begitu," pungkas dia.
Baca Juga: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, PUPR terus Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
Pilihan
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
-
Iran Kibarkan Bendera Merah di Masjid Jamkaran Usai Kematian Khamenei, Simbol Janji Balas Dendam
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
Terkini
-
Harga Minyak Brent Melonjak 10 Persen, Menuju USD100 Akibat Perang Iran
-
IHSG Bisa Loyo Perdagangan Besok, Ini Saham-saham yang Bisa Dibidik
-
Purbaya Turun Tangan Selesaikan Proyek Jumbo Gas Abadi Masela
-
Transformasi Gaya Hidup Pintar, Produk Smart Home Makin Canggih Berkat AI
-
Kemenkeu Kantongi Rp 14,15 Triliun dari Penunggak Pajak Jumbo
-
Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Tuntutan Buruh Minta THR Bebas Pajak
-
Klarifikasi DPR soal Polemik MBG Sedot Anggaran Pendidikan
-
BI Ungkap Banyak Orang dan Korporasi Malas Ajukan Kredit Bank
-
Ruang Udara Timur Tengah Ditutup, Gimana Nasib Penerbangan Umrah?
-
Bank Mega Syariah Gaet DPK Lewat Tabungan Kurban