Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui memang hingga saat ini belum ada investor yang masuk dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi, meski belum masuk, tidak serta merta tidak ada investor yang berminat investasi.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, sebenarnya sudah banyak investor yang berminat ke proyek IKN, tetapi memang kekinian belum ada realisasi investasi yang masuk.
"Jadi, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naroh uang. Kan semua juga begitu kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see," ujarnya yang dikutip, Selasa (2/5/2023).
Endra melanjutkan, saat ini investor masih mencari kepastian realisasi pembangunan IKN yang dibiayai oleh APBN. Setelah itu, baru investor mulai tertarik dan mulai menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN.
"Jadi bukan berarti statement Pak Menteri itu tempo hari, kan investornya belum ada yang masuk itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%," jelas dia.
Endra memaparkan, pembangunan IKN saat ini berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri atas sejumlah bangun mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri.
"Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat 'oh ini pemerintah serius', baru mereka akan men-support," jelas dia.
Endra menegaskan, minatnya investor pada proyek IKN ini dibuktikan dengan adanya Letter of Intent (LoI) oleh beberapa negara. Kemudian, proses investasi IKN memang cukup panjang mulai dari perencanaan, studi kelaikan, sampai perencanaan yang lebih detail, setelah itu investasi itu baru masuk.
"Jadi dari LoI itu sampai masuknya investasi ada prosesnya, tidak ada ujug-ujug besoknya dia naro uang kan nggak begitu," pungkas dia.
Baca Juga: Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, PUPR terus Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat