Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, realisasi anggaran di Kementerian ATR/BPN mencapai 93,61 persen dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang diselenggarakan pada Selasa (30/5).
Hadi menyatakan bahwa capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,85 persen dari serapan anggaran tahun 2021 yang sebesar 90,76 persen. Hal ini diungkapkan Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta pada hari Rabu.
Ia juga menyebut bahwa beberapa program berhasil dicapai bahkan melampaui target pada tahun 2022. Beberapa program yang berhasil mencakup Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (100 persen), Peta Dasar Pertanahan (100 persen), Peta Zona Nilai Tanah (100,11 persen), dan Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar (109,29 persen).
Selain itu, program lain seperti Data Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian mencapai 120,18 persen, sementara Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik, dan Kejahatan Pertanahan mencapai 104,30 persen.
Pada tahun 2023 setelah penyesuaian anggaran, Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp7.626.192.519.000 atau sebesar Rp7,6 triliun.
Hadi mengungkapkan bahwa capaian kinerja anggaran hingga bulan Mei 2023 mencapai Rp2.098.142.517.074 atau sebesar 27,51 persen, yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran bulan Mei 2022, yaitu sebesar 23,48 persen.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga membahas rencana kerja untuk tahun 2024. Ia menyatakan bahwa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN akan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024.
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: ATR/BPN Pidanakan Perusahan Diduga Jualbelikan Kavling Kawasan Hutan
Berita Terkait
-
Pendapatan Negara Capai Rp1.000,5 Triliun Hingga April, Pemerintah Waspada Krisis AS
-
Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Rp557 Miliar Tuntas di 2024
-
Nanik Hadi Tjahjanto Dorong Siswa Harus Cakap Berwirausaha Sejak Dini
-
4 Bulan Berturut-turut APBN Catatkan Untung Terus, Sri Mulyani Sumringah
-
ATR/BPN Pidanakan Perusahan Diduga Jualbelikan Kavling Kawasan Hutan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan