DPR Bantah Minta Jatah Haji 'Eksekutif' ke Garuda Indonesia, Sekjen: Tugas Negara

Suara.com - Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa permintaan kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan 80 kursi kelas bisnis adalah untuk tugas pengawasan.

"Kami memesan tiket tersebut untuk tim pengawas haji dari DPR, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan. Tiket tersebut tidak gratis, melainkan dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI," ujar Indra pada Kamis (15/6/2023).

Indra menyampaikan klarifikasi ini sebagai respons terhadap beberapa pemberitaan yang terkesan menuduh DPR meminta "jatah" kursi untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menjalankan ibadah haji.

Dia menjelaskan bahwa DPR RI membentuk dua tim pengawasan haji, yaitu Tim Pengawasan Persiapan Haji dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Haji.

Menurut Indra, dalam rangka mengakomodasi tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari Sekretariat Jenderal DPR RI, diperlukan 80 kursi kelas bisnis.

"Karena kami belum mendapatkan gambaran pasti dari biro perjalanan kami sampai 3 hari lalu, saya menghubungi Direktur Utama Garuda dan meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya ini tidak gratis, karena ini merupakan kepentingan tugas negara yang anggarannya sudah disediakan," jelasnya.

Indra meminta agar masyarakat tidak salah paham bahwa permintaan 80 kursi kelas bisnis tersebut bukan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Dia menekankan bahwa tiket tersebut dipesan untuk keberangkatan tim pengawas haji dari DPR.

Selain itu, Indra menjelaskan bahwa Garuda Indonesia dipilih sebagai pilihan utama dalam penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR, daripada menggunakan maskapai asing.

Hal ini karena Garuda Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga penggunaan jasa perusahaan tersebut akan memberikan pemasukan bagi negara.

Baca Juga: Sekjen DPR Tegaskan Permintaan Kepada Garuda Indonesia untuk Kepentingan Tugas Pengawasan DPR

Indra menegaskan bahwa jika Garuda Indonesia tidak dapat menyediakan 80 kursi, DPR akan mencari alternatif maskapai asing. Namun, DPR tetap berharap agar Garuda Indonesia tetap menjadi pilihan utama.

"Kami akan mencari alternatif dari maskapai asing jika Garuda Indonesia tidak memiliki kursi. Tapi kami tetap ingin Garuda Indonesia menjadi pilihan utama," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengungkapkan bahwa DPR meminta disiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR yang akan berangkat haji ke Tanah Suci.

Permintaan ini disampaikan oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, saat rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa.

Irfan mengatakan bahwa Garuda Indonesia belum dapat memastikan penambahan pesawat untuk kepentingan DPR tersebut, karena memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.