Suara.com - Pemerintah resmi membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang. Namun demikian, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, nantinya Indonesia akan membeli tiga rangkaian kereta baru dari Jepang.
Luhut menjelaskan, impor KRL bekas dibatalkan karena tidak sesuai dengan tiga aturan diantaranya Peraturan Pemerintah, Permendag yang membatasi impor barang bekas di atas 20 tahun, dan Peraturan Menteri Perhubungan.
Meski begitu, ia memahami, bahwa kebutuhan rangkaian kereta masih belum terpenuhi, proses impor tiga rangkaian kereta baru tersebut masih membutuhkan waktu dan kemungkinan tidak akan tiba tahun ini.
Sehingga, ia berharap, kebutuhan akan rangkaian kereta ke depan dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Untuk itu, BUMN produsen kereta, PT INKA, membutuhkan investasi sebesar Rp 9,3 triliun.
Produksi kereta diharapkan dapat dilakukan di Banyuwangi dan Madiun. Meskipun demikian, Luhut belum dapat memastikan apakah negara akan membantu investasi tersebut melalui penyertaan modal negara.
Secara terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa telah disusun rencana pemenuhan kebutuhan KRL hingga 2025 dalam tiga tahap. Salah satunya adalah impor 12 set rangkaian KRL bekas dari Jepang.
Meski akhirnya rencana ini ditolak oleh Kementerian Perindustrian. Mulai dari tahun ini hingga 2024 nanti, KCI berencana memensiunkan 29 rangkaian kereta. Meskipun KAI dapat memesan kereta dari PT INKA, tetapi produksi kereta INKA baru akan selesai pada 2025 dan 2026.
PT Kereta Commuter Indonesia diketahui berencana membeli 24 rangkaian Kereta Rel Listrik atau KRL baru dari PT Industri Kereta Api atau INKA.
Langkah ini bertujuan memenuhi kebutuhan kereta hingga tahun 2027. KAI Commuter memiliki kontrak kerja sama dengan PT INKA untuk pengadaan 16 rangkaian kereta baru sebagai penambahan kapasitas.
Baca Juga: Menko Luhut Bakal 'Gebuk' Pengusaha Sawit Yang Bandel
Rangkaian kereta tersebut akan dikirimkan secara bertahap antara tahun 2025 hingga 2026. Selain itu, KAI Commuter juga akan mendatangkan delapan rangkaian kereta baru pada tahun 2027.
Berita Terkait
-
Selain Luhut, Saksi Sebut Nama Moeldoko juga Disinggung di Konten Haris Azhar
-
Luhut Beri Kode China Bakal Garap Proyek Kereta Cepat Surabaya, Gak Takut Biaya Bengkak Lagi?
-
Sidang Lanjutan Kasus Lord Luhut: Direktur Toba Sejahtera Absen Dalih Dirawat di RS, Editor Video Haris Azhar Bersaksi
-
Adrian Maulana Pilih Naik Transportasi Umum Dari Pada Mobil: Bisa Hemat Sampai Rp 48 Juta
-
Menko Luhut Bakal 'Gebuk' Pengusaha Sawit Yang Bandel
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Fenomena Flying Stock COIN: Adik Prabowo Masuk, Saham Sudah Terbang 3.990 Persen Pasca IPO
-
Dari Industri Kripto untuk Negeri: Kolaborasi Kemanusiaan Bantu Korban Banjir Sumatera
-
Lama Tak Ada Kabar, Sri Mulyani Ternyata Punya Pekerjaan Baru di Luar Negeri
-
Waspada BBM Langka, ESDM Singgung Tambahan Kuota Shell, Vivo, BP-AKR 2026
-
Daftar Pemegang Saham Superbank (SUPA), Ada Raksasa Singapura dan Grup Konglo
-
COIN Siap Perkuat Transparansi dan Tata Kelola Industri Kripto Usai Arsari jadi Investor Strategis
-
Alasan Arsari Group Pegang Saham COIN
-
Survei: Skincare Ditinggalkan, Konsumen Kini Fokus ke Produk Kesehatan
-
IHSG Rebound Balik ke 8.700, Cek Saham-saham yang Cuan
-
Mendag Pastikan Negosiasi Tarif dengan AS Masih Berjalan