Inflasi RI Kian Melandai, Tapi El-Nino Kirim Sinyal Bahaya

Suara.com - Inflasi Indonesia terus melanjutkan tren penurunan hingga akhir semester I tahun 2023. Inflasi bulan Juni 2023 tercatat 3,5 persen (year on year/yoy), menurun dari bulan Mei yang sebesar 4,0 persen (yoy).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah atau administered price melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi yaitu 9,2 persen (yoy).

"Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food juga terkendali. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan," kata Kepala BKF dalam rilisnya, Selasa (4/7/2023).

Lebih lanjut, Kepala BKF menjelaskan peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia berdampak signifikan pada penurunan inflasi volatile food hingga mencapai 1,2 persen (yoy) pada Juni 2023.

“Ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak tekanan inflasi pangan yang terjadi pada bulan Juli 2022 di level 11,5 persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa komoditas, seperti daging dan telur ayam, mengalami peningkatan harga akibat kenaikan permintaan seiring perayaan Iduladha serta kenaikan harga pakan dan bibit ayam,” ujar Kepala BKF.

Ke depan, Kepala BKF menegaskan bahwa pemerintah akan terus mewaspadai potensi risiko El Nino pada inflasi pangan, di antaranya melalui program edukasi ke petani terkait strategi tanam dan mendorong optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan air untuk meminimalkan risiko gagal panen. Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0 persen di akhir 2023.

“Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga,” kata Kepala BKF.