Gaji Mbappe 16 Kali Lipat Lebih Besar dari PAD Terbesar Provinsi di Indonesia

Suara.com - Megabintang Perancis, Ktlian Mbappe kini tengah dikabarkan ditawar oleh klub Arab Saudi Al Hilal hingga 300 juta euro. Tidak hanya itu, klub sultan itu juga menawarkan Mbappe dengan gaji fantastis yakni mencapai Rp 11,6 triliun.

Bahkan, Al Hilal bersedia membayar jumlah sebesar itu hanya untuk satu musim menggunakan jasa Kylian Mbappe. Hal ini karena terdapat laporan bahwa Al Hilal menyertakan klausul yang memungkinkan Mbappe pindah ke Real Madrid musim berikutnya.

Untuk diketahui, jumlah gaji Mbappe dalam satu musim atau setahun tersebut jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang dihasilkan oleh provinsi di Indonesia yakni Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara, Tomy Labo beberapa saat lalu mengatakan, target PAD pada tahun 2022 awalnya sebesar Rp 400 miliar lebih. Namun, melalui penyusunan APBD Perubahan, target PAD meningkat hingga 26 persen.

"Kami menaikkan target dalam perubahan tersebut sekitar 26 persen, sehingga mencapai angka sekitar Rp 600 miliar. Setelah ditambah dengan retribusi daerah sebesar Rp 7 miliar dan pajak daerah sebesar Rp 505 miliar lebih, pendapatan asli daerah kami pada tahun 2022 mencapai Rp719,9 miliar," kata dia.

Mengutip situs kemendagri.go.id, tahun ini Kemendagri memberikan penghargaan APBD Award kepada kepala daerah dengan peningkatan PAD tertinggi secara nasional. Realisasi capaian PAD tertinggi pada 2022 di tingkat kota diperoleh kota-kota berikut. 

1. Samarinda, Kalimantan Timur; 

2. Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3. Bontang, Kalimantan Timur;

Baca Juga: Tawaran 5 Triliun Al Hilal terhadap Kylian Mbappe, Madu Sekaligus Racun

4. Mojokerto, Jawa Timur; 

5. Denpasar, Bali. 

Kemudian untuk kategori kabupaten, daerah-daerah dengan peningkatan PAD adalah sebagai berikut. 

1. Bojonegoro, Jawa Timur;

2. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat;

3. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

4. Tanah Laut. Kalimantan Selatan;

 5. Minahasa, Sulawesi Utara. 

Lebih lanjut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni memaparkan sejumlah indikator penilaian sebelum pemberian penghargaan. "Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini," ujar Fatoni seperti dikutip dari situs resmi Kemendagri. 

Lebih lanjut dia menegaskan, Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Kemudian, Kemendagri juga melakukan monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah. Pihaknya jug melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut Fatoni, Kemendagri juga menggelar webinar series setiap minggu yang bisa diikuti secara virtual dari seluruh Indonesia. Kemendagri juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta menerbitkan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mendorong realisasi percepatan APBD.

“Berbagai upaya telah kita lakukan bersama dalam rangka percepatan realisasi APBD, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang cukup baik (bersama) K/L (kementerian/lembaga) dan juga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Fatoni.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni