Suara.com - PT Pertamina Patra Niaga segera menambah stok LPG 3 kilogram (kg) hingga 700 ribu tabung guna memenuhi peningkatan permintaan bahan bakar gas subsidi ini di berbagai wilayah Indonesia.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pada Jumat (28/7/2023), berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, mereka telah menambah stok dan melaksanakan operasi pasar LPG subsidi 3 kg di beberapa wilayah seperti Medan, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan seluruh Sulawesi.
Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa terjadi peningkatan konsumsi LPG 3 kg pada bulan Juli 2023 sekitar 2 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Peningkatan konsumsi di atas rata-rata ini terjadi sejak beberapa kali perayaan hari besar dan libur panjang, sehingga penyaluran LPG subsidi pada bulan Juli telah mendekati 2 persen lebih besar daripada kuota yang ditetapkan.
Irto menjelaskan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi peningkatan kebutuhan LPG Subsidi 3 Kg, agar penambahan stok dan distribusi atau operasi pasar dapat dilakukan dengan cepat.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga berusaha bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Beberapa kasus penyalahgunaan telah terungkap di Karawang dan Padang, dan pihaknya mengapresiasi tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan.
Di samping itu, langkah lain yang diambil adalah mempercepat pencatatan pendaftaran program "Subsidi Tepat" di pangkalan, sehingga hanya mereka yang memang berhak yang dapat membeli LPG subsidi.
Irto berharap bahwa dengan langkah-langkah ini, penyaluran LPG subsidi 3 kg dapat kembali normal dalam 2-3 hari ke depan.
Baca Juga: Pertamina Tajak Perdana Sumur Minyak Non Konvensional Blok Rokan
Sebagai informasi, saat ini kuota LPG subsidi 3 kg yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sekitar 8 juta metrik ton (MT). Jumlah ini khusus untuk digunakan oleh rumah tangga kurang mampu dan usaha mikro.
Oleh karena itu, Pertamina mengimbau kepada masyarakat mampu, restoran, peternakan, dan sektor lainnya untuk menggunakan LPG nonsubsidi agar masyarakat yang berhak bisa mendapatkan subsidi tersebut.
Pertamina juga meminta bantuan dari masyarakat untuk melaporkan penggunaan LPG subsidi yang tidak sesuai peruntukannya atau adanya tindakan penyelewengan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135.
Berita Terkait
-
Menang Banyak, Selain Jadi Wamen BUMN, Rosan Roeslani Juga Jabat Wakil Komisaris Utama Pertamina
-
Komitmen Berkontribusi ke Masyarakat dan Lingkungan, Pertamina Raih Dua Penghargaan Internasional di Communitas Awards
-
Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan LPG Subsidi 3 Kg, Penyaluran Berangsur Normal
-
Kabar Baik untuk Warga Jatim, Stok LPG 3 Kg Bakal Ditambah
-
Pertamina Tajak Perdana Sumur Minyak Non Konvensional Blok Rokan
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM