3 Kritik Faisal Basri ke Pemerintah: Program IKN Hingga Hilirisasi Nikel

Suara.com - Sebagai sosok ekonom senior sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, Faisal Basri dikenal cukup kritis terdapat berbagai kebijakan pemerintah. Baru-baru ini, Faisal Basri banyak disorot karena 3 kritik yang dianggap cukup pedas ke pemerintah.

3 kritik Faisal Basri ke Pemerintah

Selama bulan Agustus ini, setidaknya ada tiga kritik pedas Faisal Basri pada pemerintah yang berkaitan dengan proyek IKN, program hilirisasi, hingga deindustrialisasi, berikut penjelasan lengkapnya.

Kritik Proyek IKN

Faisal Basri mengkritik pemerintah yang tidak memiliki rencana matang terkait proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Ia menyoroti soal ketidakjelasan skema pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun kemudian, pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.

Faisal Basri menilai hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak transparan dalam mengelola proyek strategis nasional. Ia juga mengingatkan bahwa proyek IKN harus melibatkan partisipasi publik yang memadai, termasuk melalui referendum.

Ia menyarankan agar pemerintah menunda proyek IKN dan lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Masyarakat Rimba Belantara Minta Publik Berhenti Hujat Panglima Jilah

Kritik tentang program hilirisasi

Faisal Basri juga mengkritik program hilirisasi yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait dengan industri nikel.

Ia menilai bahwa program hilirisasi nikel hanya menguntungkan China sebagai mitra utama Indonesia dalam hal investasi dan ekspor.

Menurut Faisal Basri, program hilirisasi nikel tidak memberikan manfaat bagi Indonesia karena tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tidak menciptakan lapangan kerja yang banyak, dan tidak memperhatikan dampak lingkungan. 

Kritik tentang deindustrialisasi di sektor mineral non logam

Faisal Basri juga menuding Indonesia mengalami deindustrialisasi di sektor mineral non logam.

Ia mengatakan bahwa sektor ini mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 3 persen pada tahun 2020. Ia juga mengatakan bahwa sektor ini mengalami penurunan investasi dan ekspor.

Menurut Faisal Basri, deindustrialisasi di sektor mineral non logam disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pengembangan industri hulu dan hilir. Ia mencontohkan bahwa pemerintah tidak memberikan insentif fiskal bagi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian non logam.

Ia juga mencontohkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan bagi industri lokal dari persaingan impor yang tidak sehat.

Kontributor : Hillary Sekar Pawestri