Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menargetkan pengosongan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bisa dilakukan maksimal sesuai jadwal pada Kamis (28/9/2023) atau minggu depan.
Dia bilang setelah pengosongan ini pemerintah akan melakukan pengukuran terkait hak pengelolaan lahan (HPL) yang nantinya akan diberikan kepada investor.
Saat ini kata dia HPL tersebut belum diberkan karena terkendala konflik agraria dengan masyarakat Pulau Rempang.
"Yang (HPL BP Batam di Pulau Rempang, red) itu masih dalam proses. Kami masih minta supaya clean and clear, setelah itu baru kita serahkan HPL, sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan," ujarnya kepada awak media di Pulau Rempang, Minggu (17/9/2023).
Menurut Hadi, pemerintah sudah mempersiapkan lokasi relokasi masyarakat Pulau Rempang. Yaitu, di daerah Dapur 3 Pulau Galang, dengan luas 500 hektare.
"Terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita berada di Rempang, di 16 lokasi (kampung). Kami sudah siapkan, lokasi di Dapur 3, luasnya 500 hektare, HPL tinggal menyerahkan saja," ujar Hadi.
"Kami sudah menyampaikan kepada Wali Kota sekaligus BP Batam (Muhammad Rudi)," sambungnya.
Dia mengatakan, sertifikat akan diserahkan langsung oleh Kementerian ATR BPN kepada masyarakat.
"Jadi, ketika sudah ditentukan subjeknya dari 16 lokasi (kampung), kami langsung ingin menyerahkan sertifikatnya. Sambil melakukan proses pembangunan yang diawasi oleh pemilik," ujarnya.
Baca Juga: Polisi Bantah Temuan Komnas HAM soal Selongsong Gas Air Mata di Atap SD Pulau Rempang
Sebagai informasi, Pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang.
Rapat telah berlangsung di Hotel Marriot Harbourbay, Batam, Minggu kemarin.
Sebelumnya, pemerintah sepakat melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Pulau Rempang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Eco City dengan cara merelokasi masyarakat Rempang yang sudah ratusan tahun hidup di sana.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri