Suara.com - German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), PT Tatalogam Lestari, PT Tata Metal Lestar dan Habitat Humanity Indonesia, menggelar program peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten melalui akses pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dibidang konstruksi.
Program yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 30 September 2023 ini melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten serta 5 perusahaan swatsa di sektor pengadaan bahan bangunan, termasuk PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) sebagai produsen rangka dan atap baja ringan.
Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia, Yudha Winarno menilai ada 2 hal yang mendasar sehingga program ini penting dilakukan.
Yang pertama karena masih banyak rumah-rumah di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan standart building code atau standar bangunan layak huni, baik secara konstruksi maupun juga secara aspek sosial.
Padahal Negara kita terletak di cincin api dunia sehingga beresiko tinggi untuk terpapar bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lain.
“Dan ketika ada kejadian bencana itu banyak korban meninggal sebenarnya bukan hanya karena akibat gempa misalnya, tapi justru karena rumah yang tidak layak huni itu secara struktur rentan dan mudah roboh sehingga itu membuat korban bertambah. Ini penting karena mandat Habitat selain sebagai sebuah organisasi nonprofit yang ingin memberikan bantuan rumah layak huni dan fasilitas dasar seperti toilet dan akses air bersih, kita juga concern untuk melakukan respon kebencanaan,” terang Yudha ditulis Senin (25/9/2023).
Yang kedua Yudha menambahkan, kegiatan ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan bahwa tukang-tukang itu harus memiliki standar kompetensi kerja, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja.
Selain itu, Yudha menyebut, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya bersama dalam pengentasan masyarakat miskin di Provinsi Banten yang menurut hasil studi kelayakan mereka masih tinggi tingkat pengangguran dan angka kemiskinannya.
“Kebetulan diproyek ini kita menyasar di 2 titik kabupaten dan kota. Yang pertama digelar di DLK Jayanti Kab Tangerang dan DLK Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini kita menyasar 600 tukang yang berada dalam kelompok ekonomi masyarakat yang dalam piramida ekonomi itu paling bawah. Yang biasa kita sebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Itu total tukang yang akan kita latih sebanyak 600 orang terdiri dari 3 angkatan. Jadi tahun ini kita melatih 210 orang, nanti sisanya di tahun 2024 di semester pertama dan semester akhir kita menyelesaikan sisanya sampai 600,” terang Yudha.
Baca Juga: Melihat Beragam Alat Industri di Indonesia Energy & Engineering Series 2023
Untuk itu Yudha sangat mengapresiasi kehadiran pihak-pihak sponsor yang terlibat dalam program ini termasuk pada PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) yang telah ikut berperan dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk para aplikator baja ringan.
Yudha optimis, dengan kehadiran pihak swasta seperti Tatalogam Group dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengadaan hunian layak sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Saya sangat mengapresiasi keterlibatan Tatalogam Group, karena sebenarnya ada 2 hal penting dalam program ini yang bisa dicapai. Output langsungnya yaitu meningkatkan kesejahteraan tukang melalui peningkatan kapasitas teknik tukang. Nah output tidak langsungnya tentu dari Habitat, BMZ dan Tatalogam juga memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan bersama dalam mengejar target capaian Sustainable Develeompemnt Goals (SDGs),” terang Yudha lagi.
Di kesempatan yang sama, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi menjelaskan, Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi sangat penting dilakukan karena tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi pekerja saja, namun yang lebih penting adalah kaitannya dengan kualitas konstruksi yang mereka kerjakan.
Dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, keamanan sebuah bangunan konstruksi jadi lebih terjamin. Dengan begitu kejadian seperti gagal konstruksi yang bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir.
“Penggunaan produk baja ringan yang sudah memiliki standar SNI ditambah dengan pengaplikasian yang tepat yang dilakukan oleh aplikator yang bersertifikat, dapat menekan risiko terjadinya gagal konstruksi. Untuk itu, sertifikasi aplikator baja ringan selama ini sudah menjadi agenda rutin perusahaan. Hasilnya, hingga saat ini sudah ribuan aplikator baja ringan yang sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP,” terang Stephanus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal
-
Perempuan Jadi Korban Jika Industri Tembakau Tertekan
-
Pemadaman Bergilir Akibat Pemangkasan RKAB Batubara oleh Kementerian ESDM
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor